Apindo Rembang Tolak Penetapan UMK Jika Berdasarkan Permenaker No 18 Tahun 2022

NEWS

Rembang-Inspirasiline.com. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rembang menolak penetapan upah minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Mereka akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada sidang dewan pengupahan untuk menetapkan UMK Rembang 2023, Rabu (30/11), Ketua Apindo Rembang Iwan Thomasfa memilih wolk out dari forum sidang saat berlangsung.

Apindo mengambil sikap tidak sepakat terhadap Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Mereka meminta penetapan UMK kembali memakai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Iwan menilai, situasi ekonomi nasional dan global yang tidak pasti diperlukan kepastian hukum untuk menyelamatkan sektor usaha dari potensi resesi.

”Saat ini dalam menetapkan upah minimum 2023 baik UMP maupun UMK, pemerintah mewajibkan semua kepala daerah agar tidak lagi memakai PP Nomor 36 Tahun 2021 dan menggantinya dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022,” katanya.

Sekretaris Apindo Rembang Jefri Hari Akbar menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Apindo kota hingga nasional. Ke depan akan ada uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Apindo Rembang juga akan mengajukan gugatan pembatalan penetapan UMK Rembang ke PTUN. Jika dihitung berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, UMK akan naik 4,81 persen atau Rp 1.964.422. Sedangkan jika memakai dasar Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 akan naik 7,56 persen, sehingga menjadi Rp 2.015.927.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan (Dinperinaker) Rembang Teguh Maryadi menyampaikan, dalam sidang dewan pengupahan terdiri dari sembilan unsur. Salah satunya Apindo yang diwakili dua orang. Mereka memilih walk out dan tidak menandatangani berita acara.

”Secara organisasi (Apindo) menolak. Dari dua anggota tersebut tidak menandatangani berita acara,” ujarnya.

baca juga:  Fito Juara Seleknas Bulu Tangkis 2022.

Namun menurutnya, dengan sikap tersebut tidak menjadi masalah atas usulan penetapan UMK 2023 sekitar Rp 2,015 juta. (Yon Daryono)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *