Imbas Defisit APBD, Anggaran OPD Di Rembang Di Pangkas Hingga 70 Persen

Rembang-Inspirasiline.com. Pemkab Rembang masih berupaya menyehatkan kondisi APBD 2023 yang mengalami defisit hingga sekira Rp 143 miliar.

Salah satu normalisasi yang akan ditempuh antara lain dengan melakukan refokusing terhadap anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas.

Tidak tanggung-tanggung, anggaran setiap OPD akan dipangkas sebesar 70 persen.

Anggaran OPD yang direfokusing tersebut adalah di luar kebutuhan gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Artinya kebutuhan belanja gaji pegawai dan TPP tidak akan diutak-atik oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sekretatris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin menyatakan, refokusing  anggaran OPD terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dilaksanakan pada 2023 ini. Penyesuaian anggaran perlu dilakukan untuk menyikapi defisit APBD 2023.

Anggaran OPD di luar gaji dan TPP yang akan menjadi sasaran refokusing antara lain adalah pos makanan dan minuman (mamin) rapat, Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Refokusing anggaran OPD di luar gaji dan dan TPP, kira-kira persentase (refokuding anggaran) adalah 70 persen,” papar Fahrudin.

Ia menegaskan, untuk anggaran dasar yang sifatnya untuk pelayanan masyarakat tidak akan dikurangi.

Pos anggaran pelayanan tidak akan direfokusing untuk memastikan visi dan misi bupati tetap tercapai.

Jangan sampai itu menjadi persoalan visi dan misi bupati tidak tercapai. Anggaran yang sifatnya langsung ke publik tidak akan dikurangi,” kata dia.

Fahrudin memaparkan, refokuding anggaran OPD sebesar 70 persen ini baru perencanaan. Pihaknya akan membawa draf usulan ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar dijadikan bahan pembahasan.

“Kita sebagai eksekutif, sebagai perencana anggaran, akan melempar hal itu ke Banggar DPRD untuk dicermati. Setelah dibahas di Banggar, kami nanti minta sarannya seperti apa,” imbuhnya.

Ia berkeyakinan, meskipun ada refokusing anggaran sebesar 70 persen, kegiatan OPD di luar gaji dan TPP nanti masih tetap akan berjalan. Sebab, sejatinya OPD memiliki sumber anggaran lain seperti pokir atau aspirasi. (yon)