Bayar Pajak Gak Perlu Diburu buru, Sinergitas Dengan Pihak Terkait Yang Penting

Grobogan-Inspirasiline.com. Saat ini warga sudah taat membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Namun masih dirasakan sebagian warga Grobogan belum maksimal dalam membayar pajak kendaraan bermotor khususnya warga yang tinggal disekitar hutan seperti Kedungjati, Karangrayung, Toroh, Gabus Kradenan, Ngaringan, Grobogan Brati dan Klambu.

Hal tersebut diungkapkan Kasi PKB Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (dulu namanya Samsat) Kabupaten Grobogan Sukarno, SSos., MA saat ditanya media Inspirasiline.com soal pendapatan yang dikelola unit kerja tersebut, diruang kerjanya, Selasa (3/9/2024).

Sukarno menyebutkan pendapatan yang ditargetkan Bapenda Propinsi Jateng hingga Agustus 2024 belum tercapai. Target Pajak bea balik nama kendaraan tahun 2024 dipatok Rp.103 M, Realisasi bulan Agustus 2024 tercapai Rp. 60 M, yang seharusnya Rp. 72 M. Sedangkan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp. 183 M, namun realisasi hingga Agustus 2024 baru 53 % nya.

Menyadari hasil pendapatan yang dicapai saat ini kurang mencapai target yang diharapkan, Sukarno beserta staf pengelola terus melakukan upaya yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat disetiap kesempatan, memberikan ” iming- iming” melalui Pergub Jateng no 10 tahun 2024, menjalin sinergitas dengan semua perangkat daerah, pemdes bahkan mendekatkan pelayanan melalui Budiman (badan usaha digital.mandiri) dimana hal itu merupakan bentuk kerjasama Bumdes setiap desa dengan Bapenda Jateng dalam hal pelayanan pajak kendaraan di desa . “Kami harapkan masyarakat Grobogan yang jauh dengan kami, bisa dilayani di Bumdes yang ada” pinta Sukarno.

Saat ini Bumdes yang sudah kerjasama dengan UPPD Grobogan sudah 21 buah, tetapi hanya 13 buah yang aktif.
“Warga yang mengurus pajak kendaraannya di Bumdes digarap secara manual dan tanda di STNK tidak berbentuk cao tetapi berbentuk QR code yang ditempelkan” ucapnya.

Sinergitas dengan lembaga itu sangat penting, dan warga membayar pajak itu tak usah dioyak oyak, tetapi tetsokan saja aplikasi. Sukarno memberikan contoh di PLN, dimana batas maksimal membayar rekening listrik setiap tanggal 20, bila lewat tanggal tersebut aliran listrik diputus. “Seperti itulah berlaku secara nasional, jadi membayar rekening listrik itu tak usah dioyak oyak . Kami inginnya seperti itu” jelasnya.

Menurut Kadlsi PKB itu, tak tercapainya target pendapatan itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya aplikasi yang dipakai di UPPD sering ada gangguan, sehibgga pelayanannya agak mundur, terlambat 1 menit saja berapa juta kerugiannya. Hal ini berakibat terbentuknya image masyarakat bahwa oelayanan di UPPD agak lambat. Lebih dari itu, lanjut Sukarno, tingkat pendapatan masyarakat yang belum maksimal.

Namun demikian, Sukarno tetap optimis dengan sisa waktu hingga Desember nanti, dia berharap semua target yang sudah ditetapkan akan dapat tercapai. Semoga. (jkw)