Bawaslu Grobogan Gelar Sosialisasi Netralitas Kades Dalam Pemilihan 2024

Grobogan-Inspirasiline.com. Bawaslu Grobogan menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema “Sosialisasi Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan 2024” berlangsung di Hotel 21 Purwodadi Grobogan, Jumat (1/11/2024).

Dari 95 Kepala Desa di Grobogan yang seharusnya hadir, hanya 68 Kades yang hadir dalam sosialisasi tersebut, sisanya mewakilkan. Hadir pula Ketua Bawaslu Grobogan Fitri Nita Witanti, Sekda Grobogan Anang Armunanto, Kadispermasdes.

Dalam sambutannya, Fitri Nita Witanti mengatakan rakor tentang netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan 2024 ini merupakan upaya pencegahan agar tak terjadi masalah ketidaknetralan Kades di Pilkada 2024.

Sementara itu Sekda Grobogan selaku pemateri mengungkapkan sebagai penyelenggara pemerintahan didesa, dalam pilkada, Kades harus tetap bersifat netral tidak memihak kepada salah satu paslon. Kenetralan Kades dalam pilkada sudah diatur dalam regulasi yang ada.

” Sebenarnya dalam acara ini saya lebih bersifat mengingatkan saja, saya percaya para Kades sudah tahu soal netralitas” ucapnya yang disertai gurau.

Lebih lanjut Anang mengatakan kegiatan ini bukan sekedar perintah Bawaslu Pusat atau merealisasikan anggaran Pemkab Grobogan saja tetapi lebih memberikan pemahaman bagi Kades dan perangkatnya agar dalam melaksanakan tugas suksesnya pilkada 2024 baik Gubernur maupun Bupati tidak menyisakan persoalan.

Karena strategisnya kedudukan seorang Kades sehingga UU no 6 th 2014 tentang Desa dirubah menjadi UU no 3 tahun 2024 untuk perubahan kedua soal perpanjangan masa jabatan.

Disisi lain, lanjut Sekda, bagi pihak lain juga ingin.dekat dengan Kades pasti ada. Kenapa ada peraturan ttg netralitas. UU 3 tahun 2024 sudah jelas bahwa dalam memfasilitasi pemilu ada pada pasal 29, 51 dan 52. yang menyebutkan posisi Kades, agar supaya dalam melaksanakan tugas tidak terjerat pada kepentingan kelompok tertentu dan agar tidak terjadi pelanggaran netralitas.

Selain Perda 6 tahun 2016 tentang Kepala Desa juga ada perda tentang perangkslat dess yakni perda 7 tahun 2016 yang didalamnya sudah diatur tentang kenetralan dalam pilkada.

“Harus netral karena Kades sebagai penyelenggara pemerintahan, juga agar bisa mempererat persatuan masyarakat.” ucap Anang.

Anang menyebut yang menjadi penyebab tidak netralnya beberapa diantaranya adalah tekanan struktural, kekawatiran Kades, hubungan kekeluargaan, adanya kultur feodal.

Anang menambahkan pada 24 Oktober 24 , Gubernur Jateng menerbitkan Surat Edaran tentang netralitas Kades dalam pilkada. Saat itu juga Anang memerintahkan Dispermasdes untuk membagi SE Gubernur tersebut kepada semua Kades.

Dalam SE itu Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, Kades dan perades dilarang memberikan surat dukungan, terlibat kampanye, menggunakan fasilitas pemdes, mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan salah satu paslon, memasang spanduk paslon, ngeshare, comment, follow salah satu paslon. Memposting ke medsos foto dengan paslon, jadi timses resmi. Bila melanggar ada sangsinya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Grobogan Fitri Nita Witanti mengatakan di hari ke 37 masa kampanye saat ini pihaknya menyelenggarakan rakor netralitas Kepala Desa dengan tujuan agar tidak terjadi lagi pelanggaran berkaitan dengan netralitas Kepala Desa.

Fitri menyebut pihaknya telah menangani beberapa masalah terkait Kades dan perangkat desa yang sudah direkomendasikan ke Bupati dan Dispermasdes. Dia melakukan itu karena masalah tersebut merupakan kasus hukum yang lainnya. “Kami dengar keduanya sudah kena sangsi Bupati” ucapnya.

Pelanggaran yang sudah ditangani hingga saat ini adalah menyangkut pelanggaran administrasi, satu kasus ketidak netralan Kades, perangkat desa dan ASN. (jkw)