Lewat Sidang Paripurna ke 4, DPRD Grobogan Putuskan 2 Raperda

Grobogan-Inspirasiline.com. Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) diputuskan sekaligus oleh DPRD Grobogan melalui sidang paripurna ke 4  yang berlangsung diruang Paripurna DPRD setempat pada Rabu (5/2/2025).

Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan  Prekusor Narkotika.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir. H. Muklisin, MSi ini dihadiri oleh Bupati dan  Wakil Bupati, anggota forkompinda, Sekda, para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, para Kabag, Kepala OPD dan para Camat serta pimpinan BUMN/BUMD.

Muklisin menyebut pembahasan atas 2 (dua) Raperda dimaksud telah melalui beberapa tahapan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, yaitu dimulaidari Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap
Kesatu, sampai dengan Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Keempat, berupa pembahasan dan penyempurnaan Raperda dalam forum Rapat Kerja Panitia Khusus IV Tahun 2024 dan Panitia Khusus V Tahun 2024 bersama
dengan Perangkat Daerah terkait, dan Rapat Kerja bersama Badan Pembentukan Perda.

Sedangkan susunan acara pada sidang kali ini, adalah Pembacaan Laporan Hasil Rapat Kerja Pansus IV Tahun 2024; Pembacaan Laporan Hasil Rapat Kerja Pansus V Tahun 2024; Pengambilan Keputusan Dewan atas 2
(dua) Raperda., dan Pendapat Akhir / Sambutan Bupati; serta Penutup. Adapun laporan hasil kerja Pansus terkait kedua raperda tersebut dibacakan oleh dr. Miftahudin Alif Sugeng MARS dari Komisi A.

Sementara itu Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam sambutannya mengatakan dalam Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Lima Belas Tahun Dua Ribu Enam Belas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kita bersama telah sepakat untuk merubah nomenklatur beberapa perangkat daerah, yakni:
Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Daerah, menjadi Dinas Pangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Selain itu, melalui raperda yang disetujui bersama ini juga dilakukan perubahan tipo-logi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perbaikan penulisan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta perbaikan uraian urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada beberapa perangkat daerah.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa perubahan tersebut perlu dilakukan untuk: melakukan pengaturan atas susunan perangkat daerah terhadap hasil pemetaan dan perubahan regulasi yang berdampak terhadap susunan perangkat daerah; serta menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor Tujuh Puluh Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selanjutnya, setelah raperda ini disetujui bersama pada hari ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga dapat segera digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Untuk raperda kedua, yaitu Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Pre-kursor Narkotika, yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Grobogan, Bupati juga menyetujui untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

“Dengan adanya raperda ini, diharapkan dapat memberikan arah, serta pedoman yang jelas bagi kita semua, dalam berkontribusi untuk Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Pre-kursor Narkotika. Dengan demikian dapat menjauhkan masyarakat Kabupaten Grobogan, utamanya para generasi muda kita dari dampak buruk narkotika dan pre-kursor narkotika.” beber Setyo Hadi.

Usai sambutan Bupati dilanjutkan dengan pembubaran Pansus IV dan V melalui pembacaan keputusan dan sidang ditutup secara resmi oleh Ketua Sidang. (jkw)