Grobogan-Inspirasiline.com. DPRD Grobogan menggelar sidang paripurna ke 12 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029 yang berlangsung di ruang paripurna setempat pada Senin (3/6/2025).
Sidang tersebut dihadiri Bupati Grobogan Setyo Hadi beserta jajaran forkompinda, para staf ahli, para Asisten, para Kabag, para Kepala OPD, para camat dan undangan lainnya.
Dalam sidang tersebut ke 7 fraksi yang ada itu menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan perda RPJMD Grobogan 2025-2029.
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh ketuanya Ahmad Taufik mengatakan Rancangan RPJMD ini telah menyusun kerangka hukum dan sistematika yang komprehensif, sudah sesuai dengan regulasi nasional dan kebutuhan daerah. Fraksi yang dipimpinnya mengapresiasi penekanan sinergi antara perencanaan nasional, provinsi, dan daerah, yang sangat penting agar program tidak tumpang tindih dan pembangunan berjalan efektif. Sebagai misal adanya rencana penanganan stunting, isu kemiskinan, banjir dan keuangan daerah.
Sedangkan dari Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Sofiatul Mudakiroh mengatakan salah satu arah pembangunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahu 2025-2029 pada Tahun 2026 adalah Peningkatan Perekonomian daerah yang produktif berbasis unggulan dan akselerasi insfrastruktur berkelanjutan. Fraksi Hanura berharap arah pembangunan tersebut dapat terlaksana dan tepat sasaran kedepannya sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan insfrastruktur jalan dan jembatan menjadi semakin lebih baik.
Fraksi HANURA minta penjelasan program produktif apa saja yang akan dikembangkan serta anggarannya, jenis -jenis pelatihan kerja yang disediakan Balai Latihan Kerja apa saja, serta mohon penjelasan kondisi Insfrastruktur panjang jalan yang akan dibangun atau ditingkatkan pada tahun 2026 serta anggarannya.
Sementara itu, Fraksi Karya Demokrat melalui juru bicaranya Buchori, SH mengatakan Fraksi Karya Demokrat mengusulkan untuk judul ditambah frase “KABUPATEN GROBOGAN“ setelah kata “DAERAH” sehingga bunyi judul selengkapnya adalah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029, dengan pertimbangan menunjukan identitas daerah serta mengikuti Perda sebelumnya berjudul : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
Fraksi Karya Demokrat melihat tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar 0,43 masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,35. Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan langkah nyata program di tahun 2026 dan besarnya anggaran pelaksanaan misi pengurangan kemiskinan yang merupakan misi ke dua Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan karena hanya dijabarkan dalam bentuk % (persen).
Dalam Pemandangan Umumnya Fraksi Karya Demokrat juga menyampaikan terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Fraksi Karya Demokrat mengharapkan kepada OPD yang terkait untuk mengantisipasi dan tanggap darurat kemungkinan terjadinya bencana.
Fraksi karya Demokrat berharap untuk pembangunan Infrastuktur jalan dan jembatan yang telah dianggarkan di Tahun 2025, agar segera dilaksanakan, khususnya jalan jembatan Tuko yang sudah rusak parah bahkan hampir roboh agar segera dibangun/diperbaiki.
Sedangkan dari Fraksi PDIP dengan juru bicara Tony Hidayanto mengatakan Visi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu “Menuju Grobogan maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi dimaksud akan ditindaklanjuti dengan 5 misi dan arah kebijakan lima tahunan. Apabila RPJMD sudah ditetapkan akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan RKPD oleh Perangkat Daerah. Fraksi PDI Perjuangan berharap RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada revisi dikemudian hari.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan perkembangan pertumbuhan investasi untuk meningkatkan kesejehteraan dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Grobogan dan penjelasan perkembangan jumlah koperasi merah putih untuk mewujudkan misi mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Grobogan.
Adapun Fraksi Keadilan Nasional melalui juru bicaranya, Ahmad Syarif mengemukakan sesuai dengan isu strategis jangka menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 antara lain masih tingginya angka kemiskinan di Wilayah Kabupaten Grobogan, dimana garis kemiskinan Kabupaten Grobogan yang mencapai Rp489.208,00 per kapita per bulan pada Tahun 2024. Fraksi Keadilan Nasional berharap kedepannya isu strategis dimaksud dapat dilaksanakan dengan program-program pemerintah Kabupaten Grobogan yang mendukung penurunan kemiskinan. Fraksi ini melontarkan pertanyaan tentang kebijakan apa saja saat ini dan kedepannya yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk menurunkan kemiskinan di masyarakat dan mohon penjelasan jumlah warga miskin saat ini serta penjelasan perkembangan sekolah rakyat untuk masyarakat di Kabupaten Grobogan dan kapan akan dilaksanakan.
Sedangkan Fraksi PPP melalui juru bicaranya Muh. Misbah mengungkapkan beberapa hal yang belum tergambar jelas dalam RPJMD yaknu bagaimana langkah penanganan dan penyelesaiannya, sehingga dapat diakomodir untuk menyempurnakannya dalam pembahasan berikutnya terkait banjir yang akhir akhir ini terus berulang terjadi di Kabupaten Grobogan, tanggul jebol berulang kali, lahan pertanian yang sering terendam berulang kali dari tahun ke tahun sehingga sering membuat gagal panen, membuat petani merugi, bahkan banjir yang sampai menjangkau pusat kota Purwodadi bahkan pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Selain itu fraksi ini juga menyoroti kondisi sulit air dimusim kemarau dan isue kemiskinan.
Usai fraksi fraksi menyampaikan.pemandangan umumnya, kemudian sidang yang dipimpin Ketuanya Lusia Indah Artani ini ditutup dan dilanjutkan pada sidang paripurna berikutnya. (jkw)
