Penulis: Yokanan | Editor: Dwi NR
BLORA | inspirasiline.com
BUPATI Blora Arief Rohman angkat bicara terkait temuan ada SMP negeri yang menjual satu set kain seragam dengan harga mencapai Rp 800 ribu. Arief tegas melarang sekolah mengurus penjualan seragam.
“Kita putuskan terkait pengadaan kain seragam sekolah untuk dikembalikan kepada orangtua murid masing-masing,” kata Arief saat mengambil keputusan hasil rapat di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan, Sabtu (7/8/2021).
Dalam rapat itu, Bupati Arief Rohman memanggil Kepala Disdik, Dewan Pendidikan, MKKS, kepala sekolah, dan Ketua Komisi D DPRD Blora.
Bupati Arief Rohman menegaskan, bagi sekolah yang sudah telanjur menjual, diminta untuk menentukan harga dengan berembuk bersama orangtua murid.
Jika ada harga yang terlalu mahal, sekolah wajib mengembalikan selisih harga kepada orangtua murid.
“Jadi sekolah dilarang untuk mengurus terkait penjualan seragam ini, karena memang aturan dan ketentuannya seperti itu. Pembelian kain seragam dikembalikan ke orangtua,” ujarnya.
Bagi orangtua yang memang tidak ingin ribet untuk membeli kain seragam di luar, boleh membeli tapi di koperasi sekolah. Untuk penentuan harganya, Bupati Arief Rohman meminta sekolah melibatkan orangtua murid.
“Karena memang kan ada juga orangtua yang tidak ingin ribet. Dengan catatan, harganya dirembuk, tidak melebihi harga di pasaran. Bila perlu libatkan orangtua murid untuk menjadi pengurus koperasi. Komunikasi dengan orangtua murid dibangun untuk menentukan harga jual di koperasi. Jangan kemahalan,” tuturnya.
Terkhusus untuk kain seragam motif batik, Bupati Arief Rohman meminta ke depannya untuk menggunakan konten lokal yang diproduksi oleh pembatik-pembatik Blora.
“Ke depan desain untuk kain batik seragam sekolah akan diseragamkan dan diproduksi oleh UKM pembatik lokal. Desainnya nanti kita lombakan. Kita gunakan konten lokal untuk memproduksinya, agar UKM di Blora juga tumbuh dan berkembang. Jumlah pengrajin pembatik di Blora kan juga banyak. Harganya nanti disesuaikan. Tidak hanya untuk seragam sekolah saja. Nanti yang untuk PNS juga akan kita buat demikian,” tandasnya.***
