Rembang-Inspirasiline.com. Ibarat besar pasak dari pada tiang. Itulah gambaran kondisi APBD Rembang setelah enam bulan tahun anggaran berjalan. Besarnya kebutuhan belanja dengan pendapatan njomplang. Akibatnya sebagian kegiatan di OPD belum bisa dilaksanakan.
Data yang dihimpun media ini dari berbagai sumber menyebutkan, perencanaan anggaran awal sudah diketok dan terbukukan dalam Peraturan Daerah (Perda) 11 tahun 2022 tentang ABPD tahun anggaran 2023.
Dalam Perda tersebut, semula pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 trilyun. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,03 triliun.
Sehingga ada kekurangan atau defisit anggaran sebesar Rp 101,9 miliar. Kekurangan atau defisit tersebut direncanakan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) APBD sebelumnya, yang dipatok sebesar Rp 171,9 miliar. Silpa sebesar itu dikurangi untuk dana cadangan Pemilu senilai Rp 20 miliar.
Kemudian, juga untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada bank yang jatuh tempo sebesar Rp 50 miliar. Sehingga akhirnya Silpa tersisa sekira Rp 101,9 miliar. Silpa direncanakan untuk menutup defisit APBD 2023.
Hitungan tersebut sudah sesuai dengan besaran kebutuhan belanja dan pendapatan yang terpatok pada APBD Rembang 2023.
Sayangnya persoalan yang membuat APBD ‘carut-marut’ muncul. Persoalan itu bersumber dari realisasi Silpa yang ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Hasil audit BPK RI tahun 2023, Silpa yang dipatok sebesar Rp 171,9 miliar , ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 28,5 miliar.
Artinya, kekurangan kebutuhan Pemkab Rembang untuk mengarungi anggaran 2023 mencapai hingga sekitar Rp 143, 4 miliar.
Dampak yang paling merasakan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak OPD kebingungan untuk menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya lantaran anggaran kosong.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang, Puji Santoso mengakui hal itu. Menurut politisi Gerindra ini, APBD Rembang 2024 saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
“Yang terlihat secara umum bahwa hasil audit BPK untuk APBD tahun 2022 Silpanya hanya 28,5 miliar. Itu pun masih terbagi dua, yang untuk Silpa BLUD sebesar Rp 13 miliar. Sementara yang Silpa murni hanya sekitar Rp 15 miliar. Sedangan SIlpa terpasang di APBD 2023 ini sebesar 171 M. Jadi, kita kekurangan banyak pendapatan,” papar Puji Santoso.
Atas situasi yang tidak menyenangkan ini, Puji meminta agar Pemkab Rembang segera melakukan pembahasan bersama mencari solusi dan strategi agar roda pemerintahan berjalan stabil.
Ia mengungkapkan, atas kondisi ini sejumlah OPD sudah mulai merasakan dampaknya.
Ia menyebut, beberapa kegiatan yang sudah berlangsung di OPD ada beberapa yang sampai saat ini belum terbayar lantaran ketiadaan anggaran.
“Rata-rata OPD masih mempunyai hutang ke pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. Misalnya kegiatan tong-tonglek yang sudah terlaksana 2 bulan lalu. Sampai sekarang belum terbayar. Ini kan memprihatinkan,” terang Puji.
Selain itu, kata Puji, pengadaan blangko e-KTP di Dindukcapil sampai sekarang juga belum dilakukan meski sudah habis.
“Belum ada barangnya. Jadi pelayanan masyarakat terkait e-KTP jadi kacau, tidak bisa melayani dengan baik,” imbuhnya.
Mungkin pemerintah bisa menaikan PAD dan segera untuk merealisasikannya lebih cepat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pemerintah bisa mengurangi belanja, karena keterbatasan anggaran. Kalau tidak punya uang, ya belanjanya dihemat atau dikurangi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin mengakui bahwa masih ada kekurangan untuk pembiayaan APBD 2023 cukup besar.
Selain itu, kata Puji, pengadaan blangko e-KTP di Dindukcapil sampai sekarang juga belum dilakukan meski sudah habis.
“Belum ada barangnya. Jadi pelayanan masyarakat terkait e-KTP jadi kacau, tidak bisa melayani dengan baik,” imbuhnya.
Mungkin pemerintah bisa menaikan PAD dan segera untuk merealisasikannya lebih cepat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pemerintah bisa mengurangi belanja, karena keterbatasan anggaran. Kalau tidak punya uang, ya belanjanya dihemat atau dikurangi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin mengakui bahwa masih ada kekurangan untuk pembiayaan APBD 2023 cukup besar.
