SEMARANG (inspirasiline.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah berperan lebih optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan target fiskal Pemprov Jateng tahun 2026, di mana pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan sebesar 2,79 persen, dan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.
Menurut Mohammad Saleh, di tengah upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, BUMD harus mampu menjadi salah satu motor penggerak utama PAD. “BUMD harus berperan lebih optimal dan mampu berkontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelas menjadi keharusan agar mampu bersaing dan menghasilkan keuntungan,” tegas Saleh.
Saleh menilai sejumlah perbaikan performa BUMD sudah mulai terlihat. Contohnya, pembangunan bisnis Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B di Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Rest area ini tidak hanya melayani kebutuhan perjalanan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan.
Selain itu, BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) telah memulai operasional pabrik garam industri di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, pada Juni 2025. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret dalam memperkuat sektor industri berbasis potensi daerah, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Pengembangan bisnis BUMD lainnya juga dilakukan melalui pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri. Strategi ini tidak hanya menekankan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMD terhadap sektor strategis dan kebutuhan publik.
Saleh menegaskan, ke depan BUMD tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Evaluasi kinerja secara berkala sangat penting untuk memastikan setiap BUMD memiliki target yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Manajemen harus profesional dan berbasis kinerja. Dengan tata kelola yang baik, BUMD akan semakin kuat dan mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur fiskal daerah,” kata Ketua DPD Golkar Jateng itu.
Lebih jauh, Saleh berharap optimalisasi peran BUMD tidak hanya meningkatkan kontribusi terhadap PAD, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, masyarakat Jawa Tengah akan merasakan manfaat langsung dari kinerja BUMD yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
“BUMD harus menjadi bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang baik, BUMD dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” pungkas Mohammad Saleh. (*)
