Jadi Syarat Penebusan Pupuk Bersubsidi, Pemohon Kartu Tani Meningkat

Penulis: Supriyani
SUKOHARJO | inspirasiline.com

JUMLAH penerima Kartu Tani Kabupaten Sukoharjo bertambah sekitar 10.000 orang. Penambahan itu menyusul pemberlakuan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi wajib mengantongi Kartu Tani, mulai awal Januari 2021.

Jumlah itu berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan petugas yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI).

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Netty Harjianti mengungkapkan, sebelumnya, jumlah penerima Kartu Tani dari 12 kecamatan sekitar 30.000 orang.

“Ya, lantaran ada kebijakan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi wajib menggunakan Kartu Tani, para petani yang belum mengantongi kartu tersebut lantas mengajukan permohonan ke instansi terkait,” ujar Netty, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, sekarang penerima Kartu Tani Sukoharjo sekitar 40.000 orang. Sebagian pemohon belum menerima kepingan Kartu Tani lantaran masih proses di Bank Rakyat Indonsia (BRI).

“Karena itu kami bakal berkoordinasi dengan BRI, untuk memastikan pencetakan Kartu Tani. Setiap petani wajib membawa Kartu Tani saat menebus pupuk bersubsidi beragam jenis pada setiap Kios Pupuk Lengkap (KPL),” ujarnya.

Dikatakan, tanpa membawa Kartu Tani, para petani tidak akan mendapat pelayanan saat menebus pupuk bersubsidi.

Netty Harjianti menjelaskan, penerbitan Kartu Tani Sukoharjo harus mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

“Dalam RDKK juga terdapat identitas diri petani, luas lahan pertanian, serta kebutuhan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Ketua KTNA Sukoharjo Sukirno membenarkan jika untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus memiliki Kartu Tani.

Namun untuk mendapatkan Kartu Tani perlu waktu, lantaran Kartu Tani harus dicetak di BRI Pusat.

“Kami berharap, mendatang agar pencetakan Kartu Tani dapat dilakukan di BRI cabang daerah,” ungkap Sukirno.

Sunardi, seorang petani asal Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke setiap KPL diawasi secara ketat, sehingga jumlah pupuk bersubsidi masing-masing KPL sesuai kebutuhan petani yang tercatat dalam RDKK.***