Penulis: Yon Daryono
REMBANG | inspirasiline.com
RENCANA pembangunan Jalan Lingkar Rembang yang sebelumnya sudah dirancang matang, hampir pasti molor, lantaran terpengaruh pandemi Covid-19, khususnya dari sisi anggaran. Padahal dokumen detil desainnya sudah jadi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Rembang H Sugiharto ketika dikonfirmasi media ini, Kamis (10/9/2020) mengutarakan, pada awalnya pembangunan fisik jalan lingkar akan ditanggung pemerintah pusat.

Sedangkan pembebasan lahan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Kala itu disanggupi dan muncul dana pembebasan lahan sekitar Rp 100 miliar.

“Seingat saya, kami bersama Bappeda sudah mengikuti rapat 2-3 kali dengan Bina Marga Pusat. Ada pembagian tugas, pembangunan fisik jalan lingkar ditanggung pusat, daerah dibebani pembebasan lahan dan Pak Bupati waktu itu menyanggupi,“ papar Sugiharto, Kamis (10/9/2020).
Menurut Sugiharto, normatifnya, kegiatan proyek jalan jika tahun 2020 ini detil desainnya sudah jadi, 2021 dilanjutkan pembebasan lahan, dan tahun 2022 mulai dilaksanakan pengerjaan fisik.
Tapi pada rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, biaya pembebasan lahan jalan lingkar Rp 100 miliar belum dialokasikan, karena anggaran masih diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.
Dia menambahkan, Pemkab Rembang akan melobi pemerintah pusat, supaya pembangunan fisik dan pembebasan lahan jalan lingkar, diatasi semua oleh pemerintah pusat.
“Pak Bupati ingin melobi ke pusat, biar ditangani pusat semua. Semoga disetujui. Yang pasti, rencana pembangunan jalur lingkar tetap jalan terus, meski molor,” tandasnya.
Soal besaran anggaran Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan, Sugiharto menganggap sudah layak, asalkan tidak ada spekulan tanah bermain.
“Dengan anggaran sebesar itu, untuk ganti untung, saya kira sudah layak. Kami berharap, masyarakat tidak melakukan aji mumpung. Tapi bisa melihat bahwa jalan lingkar untuk kepentingan umum,” imbuh Sugiharto.
Sejauh ini pihak terkait masih menutup rapat lokasi yang akan menjadi jalan lingkar.
Hanya dibocorkan, dari timur dimulai dari Desa Tasiksono, Lasem, kemudian melintas selatan Kota Rembang, dan berakhir di Desa Banyudono, Kaliori. Estimasinya membutuhkan lahan sekitar 780 hektare.
Sejumlah warga di jalur Pantura Rembang Kota sangat mengharapkan, pembangunan jalan lingkar segera terealisasi. Mereka selama ini mengeluhkan terjadinya kemacetan di jalur Pantura, khususnya saat ada Syawalan, atau event besar di alun-alun.
“Kami sangat berharap rencana pembangunan jalan lingkar yang sudah diwacanakan puluhan tahun segera terealisasi. Keberadaan jalan lingkar bagi Kota Rembang sudah sangat mendesak, seiring dengan semakin padatnya arus kendaraan,” tutur Nurcholis dan Jamal, dua warga di Jl Sudirman Rembang.
Saat ini Kota Rembang adalah satu-satunya kota di Jateng yang belum memiliki jalur lingkar, sehingga sering terjadi kemacetan di jalur Pantura, khususnya jika ada event-event tertentu seperti Syawalan atau acara di alun-alun.
Untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura, selama ini Rembang hanya mengandalkan jalan lingkar antara pertigaan So Klin Tireman-Galonan-Pasar Pentungan.***