Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Kabupaten Sragen mencapai Rp 199,45 miliar. Hal itu terjadi karena pengeluaran atau belanja tidak sebanding dengan pendapatan yang direncanakan Rp 1, 9 triliun, sedangkan pendapatan hanya Rp 1,7 triliun.
Kebijakan anggaran tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sragen tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021, Jumat (2/10/2020).
Laporan hasil pembahasan Banggar disampaikan Juru Bicara Banggar Haryanto dalam forum terbuka. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sragen Suparno didampingi tiga pimpinan DPRD lainnya dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sragen Dedy Endriyatno.
“Pendapatan awal direncanakan Rp 1,7 triliun dan setelah pembahasan tidak ada penambahan dan pengurangan, sehingga pendapatan tetap. Demikian pula untuk belanja juga tetap Rp 1,9 triliun, karena tidak ada pengurangan dan penambahan saat pembahasan di tingkat Banggar. Sementara untuk pembiayaan nol rupiah, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 199,45 miliar,” ungkap Haryanto.
Plt Bupati Sragen Dedy Endriyatno menjelaskan, munculnya defisit anggaran 2021 yang mencapai Rp 199,45 miliar itu lantaran Dana Insentif Daerah (DID) belum masuk sampai sekarang. Bila DID itu dimasukkan, maka akan mengurangi angka defisit cukup signifikan.
Dedy menyebutkan, DID tahun lalu bisa mencapai Rp 50 miliar dan harapan di 2020 bisa menyentuh angka Rp 45 miliar.
“Selain dari DID, penutupan defisit anggaran juga bisa diambilkan dari sisa lebih pelaksanaan anggaran (Silpa) 2020 dan belanja tak terduga (BTT) yang untuk penanganan Covid-19 sampai sekarang masih banyak tersisa. Kemungkinan nilai BTT yang tersisa menjadi Silpa yang bisa digunakan untuk menutup defisit,” tutur Dedy kepada awak media seusai Sidang Paripurna.
Dedy menguraikan, sisa BTT sebagai akibat dari efisiensi, diperkirakan bisa mencapai 50 persen lebih. Efisiensi yang dilakukan tentu sesuai kebutuhan di lapangan.
Dia menilai, masalah Covid-19 terhitung baru, sehingga dalam penanganannya harus dilalukan secara efektif dan efisien. “Masih ada tiga bulan ke depan bisa menggunakan BTT yang bersumber dari refocussing anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan Covid-19. Kami optimis defisit bisa tertutup,” ujarnya.***
