Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Sragen Dedy Endriyatno berang dengan permasalahan Kartu Tani yang tak kunjung selesai sejak diluncurkan di Sragen, 2016 lalu.
Penggunakan Kartu Tani baru 8 persen dari total Kartu Tani sebanyak 108.159 keping.
Padahal, pemerintah mewajibkan penggunaan Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi, mulai 1 Januari 2021 untuk seluruh Indonesia.
Dedy meminta penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan BRI Sragen harus bertanggung jawab untuk mencari solusi atas masalah Kartu Tani ini.
Kemarahan Dedy yang juga Wakil Bupati (Wabup) Sragen itu disampaikan setelah mendengarkan berbagai keluhan dari para koordinator PPL, pengelola kios pupuk lengkap (KPL), dan distributor dalam focus group discussion (FGD) yang digelar di Aula Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (10/11/2020).
“Kartu ini sudah lebih dari tiga tahun diluncurkan di Sragen, tapi belum ada solusi terkait masalah Kartu Tani. Mau berapa lama lagi mencari solusi Kartu Tani? Saat ini bukan lagi masa peralihan atau transisi dari manual ke digital. Saya minta PPL, BRI, distributor, dan KPL tidak bermain-main dengan Kartu Tani, semua harus bekerja,” tegas Dedy dalam forum itu.
Dedy mengatakan, sistem itu seharusnya memudahkan dan mengintegrasikan, bukan malah membuat ruwet petani yang sudah tua-tua semua.
Dedy mengungkapkan, lupa pin itu mestinya ada backup dari PPL.
Kerja Keras
Oleh karenanya, PPL diminta kerja keras sampai akhir 2020 ini, untuk menyelesaikan masalah Kartu Tani dan distribusinya di Sragen.
“Kalau pupuk tidak tersalurkan, berarti sistemnya yang kacau. Kalau sistemnya kurang baik, berarti orangnya. Saya minta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuat daftar inventarisasi masalah dan mencarikan solusinya. Pekan depan harus ada laporan progres Kartu Tani ke meja saya,” tandasnya geram.
Dedy mengungkapkan, penggunaan Kartu Tani yang baru 8 persen dari 108.159 keping, merupakan angka yang sangat sedikit dibanding permasalahan Kartu Tani di lapangan yang begitu banyak.
Dedy meminta PPL mencari solusi atas masalah itu dan BRI sebagai penyedia sistem juga harus bertanggung jawab.
“Tidak boleh berkilah lagi soal masa peralihan atau transisi. Tahun ini harus sudah selesai, masalah Kartu Tani,” tandasnya.
Keluhan tentang adanya Kartu Tani hilang, Kartu Tani kosong kuotanya, Kartu Tani mati, dan seterusnya muncul dari para koordinator PPL.
Seperti Koordinator PPL Tanon Agus Sutarno, yang sudah berusaha bersama BRI untuk sosialisasi kepada petani. Dalam sosialisasi juga mengundang distributor.
“Tapi di lapangan ada Kartu Tani yang hilang, kosong kuota, dan mati kartunya,” beber Dedy.
Koordinator PPL Gondang Suharto, juga sudah melakukan sosialisasi siang-malam ke kelompok petani, tapi para petani tenang-tenang saja. Namun ketika mereka butuh pupuk bersubsidi, baru mengeluh tidak bisa menebus pupuk, karena kuota tidak muncul, ada Kartu Tani kedaluwarsa, hingga terblokir.***
