Penulis: Budhy HP | Editor: Dwi NR
TEMANGGUNG | inspirasiline.com
Melalui reses ini, menurut Dwi Sulistyowati, para anggota DRPD dapat lebih dekat berdiskusi kepada masyarakat tentang isu-isu aktual yang berkembang dan membutuhkan penanganan bersama.
DPRD Kabupaten Temanggung menjadwalkan kegiatan persidangan di luar Gedung DPRD Masa Sidang I tahun 2020-2021.
Agenda kegiatan Reses Anggota DPRD adalah menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, 21-29 November 2020.
Lokasi kegiatan diusulkan oleh anggota DRPD, kemudian ditetapkan sebagai jadwal kegiatan reses DPRD Kabupaten Temanggung.
Sebagian besar anggota DPRD menggunakan masa reses untuk bertemu para konstituennya.
Daniel Indra Hartoko dari Fraksi Gerindra ketika ditemui saat melaksanakan reses di Balai Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung mengatakan, kegiatan reses DPRD merupakan kegiatan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan/atau menjaring aspirasi masyarakat, utamanya konstituennya di masing-masing dapil.
Aspirasi itu selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif, untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD maupun perencanaan pembangunan pada umumnya.
“Di sini banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada saya, utamanya mengenai upaya mendongkrak ekonomi kerakyatan, pemanfaatan potensi lokal yang membutuhkan fasilitasi pemerintah daerah,” papar Daniel.
Pokok-pokok Pikiran
Hasil kegiatan reses anggota DPRD Temanggung akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk diserahkan kepada Bupati Temanggung.
Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut meliputi seluruh bidang pembangunan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan urusan kewenangan pemerintah daerah, serta permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini.
Sementara Dwi Sulistyowati dari Fraksi PDIP melaksanakan reses dengan mengundang konstituennya di Rumah Makan Lukito, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.
Melalui reses ini, menurut Dwi Sulistyowati, para anggota DRPD dapat lebih dekat berdiskusi kepada masyarakat tentang isu-isu aktual yang berkembang dan membutuhkan penanganan bersama.
“Dalam pertemuan dengan konstituen ini mereka bebas mengutarakan pendapat maupun usulan terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan,” tandasnya.
Aspirasi masyarakat nantinya akan ditindaklanjuti dalam bentuk fasilitasi dari DPRD, yang tentunya bukan berupa uang, tapi dapat berupa berbagai kebijakan pemerintah, hibah barang untuk kepentingan bukan perorangan, maupun bimbingan teknis yang melibatkan instansi pemerintah terkait.***
