Bupati Sragen Yuni Sukowati Serahkan Enam SK Pelaksana Tugas

Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com

BUPATI Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepada enam pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di halaman Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Sragen, Jumat (29/1/2021).

Plt itu untuk mengisi enam jabatan eselon II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen yang kosong, karena pejabat sebelumnya pensiun. Penyerahan SK Plt itu berlangsung dalam forum olahraga bersama Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Acara itu pun berlangsung dalam suasana santai dan tidak formal. Bahkan ada dua kepala SKPD yang menerima SK dengan mengenakan celana pendek dan kaus.

Begitu juga dengan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati, saat menyerahkan SK Plt kepada pimpinan SKPD Sragen mengenakan pakaian olahraga, karena baru saja selesai bersepeda.

Bupati Yuni Sukowati menyerahkan SK pertama kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto yang menjadi Plt Kepala Disnakan. Kepala Disnakan sebelumnya, Muh Djazairi pensiun per 1 Februari 2021.

Bupati menunjuk Sekda sebagai Plt supaya bisa membuat lingkungan Disnakan lebih kondusif. Lingkungan instansi itu belakangan ditengarai kurang kompak. Hal itu sekaligus untuk mengawal anggaran senilai Rp 26 miliar pada 2021.

Yuni, panggilan akrab Bupati Sragen selanjutnya memberi tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen Tugiyono sebagai Plt Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Sragen.

Asisten III Setda Sragen Simon Nugroho merangkap jabatan sebagai Plt Asisten II Setda Sragen.

Pimpinan SKPD lainnya, yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen Heru Martono yang sebelumnya Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) tetap merangkap jabatan yang sama sampai tiga bulan ke depan.

“Paling saya hanya bisa menjalankan tugas selama dua bulan, karena per April sudah pensiun,” ujar Heru Martono seusai menerima SK dari Bupati.

Heru Martono menerima SK itu dengan mengenakan kaus dan celana pendek di bawah lutut.

Tak hanya Heru yang menerima SK Plt dengan mengenakan celana pendek. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sragen Tedi Rosanto juga menerima SK sebagai Plt Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Sragen dengan mengenakan celana pendek.

“Disperindag dan Dinkop UMKM itu dekat, tinggal melompat pagar saja,” ujar Simon Nugroho.

Tugas Tambahan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sragen Cosmas Edwi Yunanto menjadi pimpinan SKPD yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Sragen.

Lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sragen Joko Suratno mendapat tugas tambahan sebagai Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen. Sebelumnya jabatan Plt ini diamanatkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Sragen Zubaidi.

“Menjadi Plt itu hanya tiga bulan kemudian diperpanjang satu kali. Saya segera menunjuk ganti para pejabat eselon II yang pensiun ketika diizinkan melakukan open bidding,” Kata Bupati Yuni.

Orang nomor satu di jajaran Pemkab Sragen ini mengatakan, jika sudah mendapat izin mendata sumber daya manusia (SDM), pertama Yuni akan mengisi kekosongan jabatan Kepala Disnakan.

Yuni pun mempersilakan semua pejabat maupun pimpinan SKPD Sragen yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk berkompetesi secara sehat.

“Saya memilih kepala dinas bukan karena kembang yang dikirim ke rumah, tapi berdasarkan kualifikasi dan asesmen,” katanya.

Sekda Sragen Tatag Prabawanto mengingatkan, dua bulan ke depan ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk perencanaan pembangunan pada 2022.

Tatag berpesan, supaya setiap SKPD menyiapkan rencana program kegiatan yang linier dengan visi dan misi Bupati terpilih.

“Jadi jangan membuat program sak senenge dhewe. Mei nanti pelantikan Bupati baru, Bappeda Litbang menggelar Musrenbang SKPD pada Maret besok. Kalau program tidak linier dengan visi-misi bupati dan bila terjadi masalah hukum bisa ikut terseret,” katanya.***