Perhutani-Kejari Rembang Teken MoU Pendampingan Bidang Hukum Pidana-Perdata

NEWS

Penulis: Yokanan
BLORA | inspirasiline.com

KESATUAN Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan dan Kebonharjo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Rembang dalam Pendampingan Bidang Hukum Pidana dan Perdata di Ruang Pertemuan Kejari Rembang, Selasa (6/4/2021) siang.

KAJARI Rembang Anita Asterida menandatangani nota kesepahaman (MoU), disaksikan Administratur KPH Mantingan Widodo Budi Santoso dan Administratur KPH Kebonharjo Joko Santoso.

Penandatanganan MoU dilakukan Kajari Rembang Anita Asterida, Administratur KPH Mantingan Widodo Budi Santoso, dan Administratur KPH Kebonharjo Joko Santoso.

Turut hadir, Kasi Perdata dan Penuntutan Kejari Rembang Dwi Ciptotunggal, Waka Admistratur KPH Mantingan Dwi Anggoro Kasih beserta Asper Medang dan Danru Polmob Tatang.

Sedangkan dari KPH Kebonharjo, turut hadir Waka Admistratur Titus Ariyanto, Asper, dan juga Danru Polmob Agus.

Usai penandatanganan, Administratur KPH Mantingan Widodo Budi Santoso menyampaikan terima kasih kepada Kejari yang telah membuat MoU dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

“Kami berharap, Kejaksaan dan Perhutani bisa menjadi mitra dalam penegakan hukum (gakkum) di wilayah KPH Mantingan serta menjadi konsultan dan pendampingan kepada kawan-kawan kami di lapangan, untuk dapat dipahamkan tentang gakkum,” ujar Widodo.

Sementara Administratur KPH Kebonharjo Joko Santoso menambahkan, pihaknya ingin pembinaan dan sharing dalam pemahaman gakkum, tapi tidak secara formal, sehingga petugas di lapangan dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan tanpa ada beban.

“Mungkin dikemas dengan santai dan tidak formil, bisa di tempat wisata ataupun di dalam kawasan hutan yang teduh dan nyaman,” tutur Joko Santoso.

Anita Asterida menjelaskan, pihaknya merasa bangga mendapat kepercayaan dari Perhutani dalam membuat kesepakatan bersama.

“Saya berharap, kesepakatan ini tidak hanya tradisi formil saja, tapi melakukan hal-hal yang sifatnya aktif dalam pemahaman penegakan hukum secara bersama-sama. Perlu diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara itu bergerak di bidang perdata dan tata usaha negara,” tandasnya.

baca juga:  Balap Liar, 16 Motor Dengan Knalpot Brong Diamankan Satlantas Polresta Pati

Anita menambahkan, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

“ Kegiatan Jaksa Pengacara Negara adalah untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada negara di bidang perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memelihara ketertiban hukum, melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat,” paparnya.

Sebagai pengacara negara, kata Anita, Kejaksaan tidak memberikan bantuan hukum yang bersifat pribadi, tapi untuk institusi negara, misalnya tindak kejahatan atau korupsi yang melawan hukum.

“Nantinya kita berharap institusi Kejaksaan dan Perhutani itu bisa clear and clean, dengan prinsip good coorporate goverment yang ke sana muaranya,” terangAnita.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *