Penulis: Yokanan
BLORA | inspirasiline.com
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengungkapkan, ribuan guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap (PTT) nonkategori yang tergabung dalam Progata Kabupaten Blora, kerap mendatangi anggota dewan agar turut memperjuangkan nasib mereka.
“Di Kabupaten Blora, rata-rata mereka menghadapi persoalan legalitas yang tidak kuat. Karena hanya ditandatangani kepala sekolah. Itu nggak boleh, minimal harus kepala Dinas Pendidikan,” ungkap Edy Wuryanto kepada media di sela Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada ratusan guru dan tenaga pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora di Gedung Dwi Mulya UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Minggu (23/5/2021).
Lebih lanjut, Edy Wuryanto memaparkan, ada sekitar 3.000 lebih GTT/PTT di Kabupaten Blora, mengeluhkan nasib mereka dan menginginkan untuk bisa diangkat melalui Pegawai Pemerintgah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo, yang ingin menyelesaikan GTT secara bertahap. Paling tidak selama dua-tiga ke depan.
Edy Wuryanto berkomitmen akan membantu mereka serta mendorong Menpan RB dan Mendikbud untuk meningkatkan jumlah PPPK atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Blora.
Dia menjelaskan, ada dua tugas utama Bupati Blora Arief Rohman terkait dengan GTT/PTT nonkategori, yakni mengenai legalitas dan jaminan kesejahteraan mereka, yang sebisa mungkin harus dipenuhi.
“Minimal gaji mereka ya UMK wajiblah, bagaimana caranya APBD ngatur. Serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun itu harus kalau bisa,” ucap Edy.
Sementara Ketua Progata Kabupaten Blora Arys Eko Siswanto meminta kepada Edy Wuryanto selaku anggota DPR RI turut mengawal agar nasib para mendapatkan legalitas atau status dari Pemkab, berupa surat penugasan minimal dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sesuai dengan Program 99 Hari Bupati.
“Kami minta pencerahan dari pak Edy Wuryanto untuk mengawal GTT/PTT Kabupaten Blora supaya mendapatkan legalitas atau status dari Pemkab, berupa surat penugasan minimal dari kepala Disdikbud,” pinta Arys Eko Siswanto
Dia mengaku, belasan orang yang bersama-sama bertemu dengan wakil rakyat kali ini, rata-rata sudah belasan tahun mengabdi alias menjadi wiyata bakti atau GTT/PTT nonkategori di Kabupaten Blora.
Bupati Blora Arief Rohman, lanjut Arys, sebetulnya sudah berkomitmen terkait kesejahteraan GTT/PTT nonkategori. Tapi, hingga sekarang ini belum terealisasi.
Lebih lanjut, Arys membeberkan, wiyata bakti di Kabupaten Blora keseluruhan kurang lebih ada 3.000 GTT/PTT, dengan honor sangat minim, nilainya rata-rata mulai Rp 150 ribu hingga kurang dari Rp 1 juta per bulan.
Arys berharap, legalitas para GTT/PTT nonkategori segera terealisasi.
“Semoga bisa direalisasikan,” harap Arys.***
