Buntut Penundaan Pengumuman Kelulusan Guru PPPK, Ketua FGWB Grobogan Ajukan Dua Usulan

EDUKASI

Penulis: Joko Widodo
GROBOGAN | inspirasiline.com

PENUNDAAN pengumuman kelulusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) karena adanya desakan Komisi X DPR RI, membuat resah kalangan guru honorer Kategori 2 (K2) di daerah, salah satunya di Kabupaten Grobogan.

“Sampai hari ini, peserta ujian tenaga pendidik atau guru PPPK yang berumur lebih dari 35 tahun merasa cemas, karena harus menunggu hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan,” ungkap Ketua Forum Guru Wiyata Bakti (FGWB) Kabupaten Grobogan Ali Mutadin kepada inspirasiline.com, Selasa (28/9/2021) siang.

Ali menjelaskan, para guru honorer K2 yang notabene sudah berumur lebih dari 35 tahun dengan masa kerja pengabdian rata-rata minimal 16 tahun, sangat membutuhkan biaya hidup untuk menopang kebutuhan keluarganya.

“Mereka umumnya sudah tua. Kalau tes, dibandingkan dengan mereka yang baru lulus dari pendidikan, ya mesti kalah. Kalau pemerintah, katanya ingin menghabiskan guru-guru honorer K2, mestinya ya harus ada kebijakan khusus untuk mereka. Ya hendaknya mereka diprioritaskan,” tegas Ali.

Semisal, guru honorer K2 yang bermasa kerja lebih dari 10 tahun itu mestinya bisa mendapatkan nilai sama dengan guru yang memiliki sertifikat pendidikan.

“Kalau yang sekarang, menurutnya, guru K2 yang memiliki masa kerja tahunan kalah dengan guru yang bersertifikan pendidikan, yang hanya ditempuh selama setahun. Jauh kan, perbandingannya,” beber Ali, yang menjabat Ketua FGWB Grobogan sejak 2009.

Oleh karena itu, Ali Mutadin yang sudah 17 tahun mengabdi sebagai guru SD mengajukan dua usulan.

Pertama, guru honorer K2 diberikan nilai sama dengan guru yang memiliki sertifikat pendidikan. Jika ada persamaan nilai, maka pembedanya adalah pada lamanya masa kerja atau pengabdiannya.

baca juga:  Kota Tegal Siap Jadi Kota Literasi

Kedua, bagi tenaga kependidikan atau tenaga teknis lainnya, seperti penjaga SD-SMP dan tenaga TU, agar diadakan formasi PPPK. Sebab, usulan yang kedua ini, hampir semua penjaga SD di Grobogan tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) alias tenaga honorer.

“Saya yakin, lama-lama tidak ada yang mau jadi penjaga sekolah. Apakah hal itu akan dirangkap oleh guru kelas, kan tidak mungkin,” cetusnya.

Kedua usulan Ketua FGWB Grobogan Ali Mutadin ini sangat beralasan, karena dia menjadi tumpuan harapan guru-guru honorer K2 se-Kabupaten Grobogan.

“Jika seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memunyai kekuatan hukum tetap sebagai ASN, dengan memiliki NIP, mereka akan bekerja lebih tenang dan mantap,” tandasnya.

Kembali ke perihal penundaan pengumuman kelulusan guru PPPK, Ali Mutadin menanggapi santai, “Saya positive thinking sajalah. Itu sudah keputusan pemerintah, kok.”

Ali mengungkapkan, jumlah guru honorer K2 di Kabupaten Grobogan saat ini berjumlah 223 orang dan tenaga kependidikan (penjaga sekolah dan tenaga tata usaha) sekitar 300-an orang.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *