Rencana Pemkab Sragen berhutang ke Bank Jateng sebesar Rp200 Miliar dipastikan gagal

Sragen-Inspirasiline.com. Rencana Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Sragen berhutang ke Bank Jateng Rp 200 Miliar untuk membiayai sejumlah pembangunan Insprastruktur di tahun 2022-2023 bisa dipastikan gagal karena Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat menolak

Sebelumnya Partai Demokrat melalui Ketua DPC Demokrat Budiono Rahmadi yang akrab disapa Mas Brow menolak rencana Pemkab tersebut, kini PAN melalui Anggota DPRD Sragen Purwanto juga  terang-terangan tak sependapat dengan rencana Pemkab Sragen berhutang .

Alasannya, kondisi infrastruktur jalan di sebagian wilayah Sragen dinilai masih layak dan belum begitu mendesak untuk dibangun.Karenanya kalau hanya untuk mbangun infrastruktur dan tidak bersifat darurat serta harus sekarang, saya tidak setuju kalau harus utang sebanyak itu. Kondisi jalan sebagian besar masih layak kok,” Ungkap Purwanto kepada Inspirasiline.com Minggu (31/10/2021).

Purwanto yang juga Sekretaris DPD PAN Sragen itu menguraikan saat ini, wacana berhutang Rp 200 miliar itu memang baru sebatas rencana.

Bisa jadi, bisa juga batal. Karenanya sebelum langkah berhutang itu dilakukan, pihaknya meminta agar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Legislator asal Bentak, Kecamatan Sidoharjo ini  menekankan hal yang perlu dicermati adalah skala urgensi dari kegunaan pinjaman tersebut.

Jika memang dirasa belum mendesak, tidak harus sekarang, Purwanto meminta Pemkab agar membatalkan rencana tersebut,

“Kecuali kalau situasinya benar-benar darurat, misalnya kena bencana alam yang mau tidak mau semua infrastruktur harus segera dibangun sekarang. Kalau situasinya seperti itu, bolehlah berhutang. Itupun nilainya nggak harus sebanyak Rp 200 miliar,” jelasnya.

Purwanto  mengingatkan Pemkab mestinya belajar dari pengalaman. Sebab selama ini hampir setiap pemerintahan selalu berakhir dengan tinggalan hutang. Anggota DPRD asal PAN ini Justru berharap pemkab   bisa menghapus tradisi meninggalkan hutang di akhir pemerintahan.

Lebih dari itu, penolakannya juga dikarenakan pinjaman itu nantinya hanya akan membebani keuangan daerah.Sebab Pemkab harus mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya yang diyakini nilainya juga miliaran rupiah.

“Bayangkan kalau hutang Rp 200 miliar itu bunganya tiap bulan, atau tiap tahun sudah berapa ?. Dan itu kan juga masuk anggaran dan harus dilunasi pakai uang rakyat juga. Nanti hanya akan nambah beban keuangan, sudah berhutang, hutang lagi, hutang lagi. Kalau bisa pemerintah itu jangan sampai ninggalin hutang di akhir jabatan. Kasihan nanti yang memimpin periode berikutnya,” Ungkapnya tegas.

Surat pengajuan permohonan berhutang itu sudah diajukan eksekutif ke DPRD beberapa hari lalu. Direncanakan surat itu akan dibahas oleh tim badan anggaran pada rapat dalam waktu dekat ini.

Ketua DPRD Sragen, Suparno membenarkan adanya surat masuk perihal rencana pinjaman Rp 200 miliar itu.

Dari surat tersebut, dicantumkan pinjaman itu akan diangsur dua tahun anggaran dan diperuntukkan bagi pembangunan jalan rusak, revitalisasi pasar Nglangon dan Joko Tingkir serta pembuatan Mall Pelayanan Publik ( MPP) serta pemindahan kantor Pemda ke lokasi baru. ( Sugimin/17)