Pencanangan Zona Integritas Targetkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

NEWS

Sragen-Inspirasiline.com. Sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen (2021-2026) “Mewujudkan Tata Kelola yang bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik berbasis Tehnologi” seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan harus mempunyai komitmen bersama menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa (good government).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan mengadakan Pencanangan Zona Integritas dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blowing dan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen Senin (25/7/2022)

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber Grup Head II PPG (Program Pengendalian Gratifikasi) Sugiarto  dan Pemeriksa Gratifikasi dari Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK RI Anjas Prasetyo, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Sekda Sragen dan para Asisten Sekda, Kepala OPD Kabupaten Sragen serta para Camat.

Sebelum acara Sosialisasi dilaksanakan diawali dengan Pencanangan Zona Integritas kepada 25 Puskesmas dan dua perwakilan sekolah yaitu SD Negeri Sragen I dan SMP Negeri I Sragen.

Kabupaten Sragen telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) sejak tahun 2018 kepada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas PMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang membuka kegiatan tersebut mengatakan,  pihaknya sudah beberapa kali mencanangkan Zona Integritas mulai dari Instansi vertikal yaitu Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), Polres Sragen dan Kementrian Agama Kabupaten (Kemenag) Sragen. Kemudian tahun 2018 yang dijadikan OPD sample serta dapat dicanangkan adalah DInas Kependudukan dan Catatan Sipil dan DInas PMPTSP.

Kedua OPD tersebut belum berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementrian PAN RB. Selanjutnya pada tahun 2022 ini sudah diajukan kembali serta telah lolos tahapan seleksi administrasi. Untuk ke-25 Puskesmas dan dua sekolah yang telah dicanangkan diharapkan mulai mempersiapkan diri untuk penilaian ditahun depan.

baca juga:  65 Senkom Mitra POLRI dilantik, Wabup Sragen H. Suroto Minta Jaga Kondusifitas Daerah Menghadapi Pemilu Serentak

“Mudah-mudahan saya selesai jadi Bupati baik Dinas Dukcapil maupun DInas PMPTSP, 25 Puskesmas dan dua perwakilan SD dan SMP semuanya sudah dapat menjadi daerah/wilayah bebas korupsi. Tidak berhenti dipencanangan.” Ungkap Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati berharap.

Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK RI  Sugiarto menyatakan, apresiasinya atas Pencanangan Zona Integritas (ZI) WBK pada 25 Puskesmas dan 2 sekolah dilingkungan Kabupaten Sragen. Sosialisasi tersebut menurutnya sangat mendukung PPG Gratifikasi UPG yang  merupakan faktor pengungkit untuk ZI WBK.

“Setelah ZI WBK terpenuhi secara dokumentasi, terpenuhi dari sisi implementasinya baru kemudian meningkat ke WBBM ( Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).” Ungkapnya.

Menurut Sugiarto  Gratifikasi adalah akar dari korupsi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yaitu uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di luar negeri maupun didalam negeri yang dilakukan dengan  sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan.

Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, indepedensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

”Tips dan trik untuk menolak gratifikasi yaitu jangan mau jadi korban korupsi dan jangan mau menjadi pelaku korupsi.”pesannya. ( Sugimin)17-Release Diskominfo Sragen)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *