Wakil Ketua DPRD Rembang, APBD Dalam Kondisi Sehat

NEWS

Rembang-Inspirasiline.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mengakui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rembang dalam kondisi sehat.

Soal defisit bisa segera terurai jika sudah ada kejelasan pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memang, saat ini terjadi ketidak sesuaian asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Awalnya Silpa APBD tahun 2022 direncanakan sekitar Rp 171 miliar. Namun hanya terealisasi sekitar Rp 28,5 miliar.

Sejak bulan Mei lalu, DPRD sudah membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sampai dengan Rabu, (5/7) sudah digelar  sembilan kali rapat.

Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan SH MH, menyatakan, pihaknya ingin memastikan angka Silpa dan alur kas pemerintah daerah sudah benar.

Ketua fpC pDIp Rembang itu yakin APBD saat ini dalam kondisi sehat. Ia menyebut bahwa komponen APBD terdiri dari beberapa sumber anggaran.

Diantaranya, Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Provinsi (Banprov), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan-kegiatan dari sumber DAK, DBHCHT dan Banprov bisa terlaksana. Karena sumber dan angkanya sudah jelas “Yang kita pikir, DAU dan PAD. APBD sebetulnya sehat, Sehat banget,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, solusi atas Ketidaksesuaian Silpa tersebut bisa ditempuh melalui rasionalisasi anggaran melalui APBD Perubahan.

Saat ini memang sedang dilakukan upaya percepatan. Rasionalisasi anggaran tersebut bisa dilakukan pada sumber anggaran DAU dan PAD.

“Mana yang didanai DAU dan PAD,” kata Ridwan sambil menambahkan, sampai dengan rapat kesembilan itu, Ridwan mengaku belum mendapatkan solusi.

Sehingga DPRD akan melaksanakan pertemuan kembali bersama TAPD pada Senin (10/7) lusa. Dengan harapan permasalahan bisa segera selesai.

baca juga:  Pilkada Kendal 2020, Relawan Siap Menangkan Mirna Wae Dua Periode

Sementara itu Bupati Rembang H Abdul Hafidz menegaskan, terjadinya ketidaktepatan asumsi atau rencana Silpa itu wajar dan tidak melanggar regulasi.

“Karena asumsi Silpa meleset, maka kami melakukan berbagai kebijakan penyesuaian. Antara lain penundaan sejumlah kegiatan atau proyek. Yang penting kegiatan-kegiatan berupa pelayanan kepada masyarakat tetap jalan dan itu menjadi prioritas,” pungkas Ridwan. (yon daryono).

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *