Grobogan, Inspirasiline.com
Sampai dengan hari ini, Kabupaten Grobogan masih berstatus PPKM level 1. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehata Grobogan Dr Slamet Widodo saat audiensi dengan anggota IPJT (Insan Pers Jawa Tengah) Grobogan di aula BPBD Grobogan, Senin pagi (6/12/21).
Lebih lanjut Slamet menjelaskan untuk mencegah penularan covid-19 Pemerintah menggulirkan istilah PPKM terhadap kegiatan sosial.ekonomi masyarakat melalui leveling mulai dari level jelek yakni level 4 (zona hitam) sampai ke level terbaik yakni le vel 1 (zona hijau). Sedangkan kriterianya secara umum adalah kasus epidemiologi yakni kasusnya sendiri, jumlah tracing dan testing serta kesiapan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan Rumah sakit. Yang terakhir , kata Kadinkes, kriteria leveling PPKM ditambah dengan prosentase masyarakat yang memperoleh vaksin covid-19. “Saat ini PPKM Grobogan masih kategori level 1, sebab jumlah kasus sudah sedikit bahkan tidak ada kasus baru, capaian vaksinasi covid-19 dosis pertama sudah 73% vaksin lansia mencapai 72%.” kata Kadinkes. Meski sudah melampaui batas minimal masyarakat yang di vaksin covid-19, Slamet tetap mengajak seluruh warga untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Terkait adanya warga yang tidak memperoleh bantuan sosial dikarenakan belum vaksin, ia menjelaskan saat ini terkait bansos yang dihubungkan dengan vaksin, Dinkes sudah tentu melakukan skrinning awal. Bila yang bersangkutan terkena penyakit bawaan sehingga orang tersebut tidak perlu divaksin, maka Dinkes menerbitkan surat keterangan kalau orang tersebut tidak divaksin karena menderita sakit bawaan maka surat itu bisa diberikan ke desa untuk yang bersangkutan tetap memperoleh bansos.
Hal itu muncul karena di tingkat desa saat masyarakat yang berhak menerima bansos tidak akan diberikan jika yang bersangkutan belum divaksinasi.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Endang Sulistyoningsih ST MT menjelaskan persiapan pihaknya dalam mengantisipasi bencana alam yang akhir akhir ini sering terjadi seperti angin ribut, banjir dan tanah longsor, BPBD Grobogan sudah mengambil langkah langkah teknis yang salah satunya adalah melakukan simulasi kebencanaan kepada petugas.
“Kami terus melakukan persiapan teknis kepada para petugas terkait kebencanaan ini, pokoknya kami siap” beber mantan Sekdin PUPR Grobogan itu.
Terkait peristiwa kebakaran di Grobogan beberapa waktu lalu, yang dikaitkan dengan sarana mobil damkar, Endang mengatakan, memang sarana mobil damkar saat ini menjadi urusan Satpol PP, tetapi untuk pengadaannya bisa diserahkan kepada pihak lain seperti desa desa, itupun juga tidak mudah sebab itu sudah diatur dalam Pemendes. Kalau tiap kecamatan memiliki mobil damkar sendiri itu lebih naik, kata Endang menutup perbincangannya.
Audiensi IPJT dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPBD Grobogan diakhiri dengan berfoto bersama. (jokowi)
