Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
UNTUK mengantisipasi 10 potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember 2020, Polres Sragen siagakan 785 personel.
“Dua polisi mengamankan 10 TPS, maksimum dua polisi di 14 TPS,” kata Kabag Ops Polres Sragen Kompol Yohanes Trisnanto pada Koordinasi Lintas Sektoral dan Deklarasi Damai Pilkada Sragen 2020 di Mapolres Sragen, Jumat (25/9/2020).
Data di Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Sragen 748.043 orang, 368.595 laki-laki dan 379.448 wanita. Mereka akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang, di 2.271 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen.
Personel Polres Sragen saat ini 981 orang, untuk pengamanan digunakan sesuai tahapan. Tahap pencoblosan, 9 Desember 2020 mendatang, 785 personel KBO, Brimob 1 peleton, KBO Soloraya 1 kompi Brimob serta 290 TNI, 10 Denpom ditambah Linmas 4.542 orang.
Dikatakan Yohanes, hasil pemetaan terdapat 10 potensi kerawanan yang diwaspadai, meliputi aksi penculikan, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan rumah pasangan calon (paslon), tim sukses, penyelenggara pilkada, pengrusakan kantor partai politik (parpol) peserta pilkada, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah. Selain itu ada aksi teror bom dan senjata kimia.
Berikutnya kampanye hitam (black campaign), ajakan golput, konflik SARA di media sosial (medsos), dan berita hoax.
Selanjutnya adanya ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS, tidak patuh protokol kesehatan, dan sabotase di Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19.
Raider-Gultor
Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno mengungkapkan, Danyon 408 Sbh memunyai pasukan Raider atau Gultor yang kemampuannya dapat diandalkan, sehingga perlu dilibatkan dalam pengamanan Pilkada Sragen 2020.
Kapolres Sragen AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo menimpali, pasukan Raider atau Gultor bukan pasukan sembarangan, yang memunyai kemampuan khusus.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno berpesan, Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.
Untuk itu, Dedy menyarankan perlunya kerja sama dengan stakeholder, supaya masyarakat datang ke TPS bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Perlu juga dipikirkan mekanisme pencoblosan bagi warga yang sedang diisolasi terkait Covid-19,” kata Dedy.
Seusai rakor lintas sektoral, dilanjutkan Deklarasi Pilkada Damai, yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, pimpinan parpol pengusung dan pendukung, instansi/dinas terkait, dan Paslon Yuni-Suroto.***
