Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Tegal Jajaki Lapangan Kerja Korsel 

Penulis: Abiet Sabariang
TEGAL | inspirasiline.com

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tegal tengah menjajaki peluang tenaga kerja Kota Tegal untuk bisa bekerja di Korea Selatan (Korsel). Hal ini ditandai dengan upaya-upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan yang tersedia, termasuk peluang lapangan kerja yang berada di Korsel, dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penempatan dan perlindungan pekerja migran antara Pemerintah Kota Tegal dengan Konsorsium Inko, Sabtu (10/10/2020) di Hotel Premiere, Kota Tegal.

Hadir di acara penandatanganan perjanjian kerjasama, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono didampingi Sekda Kota Tegal Johardi dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal R Heru Setyawan menyampaikan bahwa saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Tegal cukup besar. TPT Kota Tegal tahun 2019 mencapai 8,07 persen.

“Permasalahan yang dihadapi Kota Tegal sekarang adalah tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi,” tutur Heru.

Heru mengatakan, Pemkot berupaya untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri, yakni di Korsel.

Sesuai undang-undang, Heru menjelaskan bahwa mereka yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja di luar negeri adalah badan atau perusahaan yang tergabung dalam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Salah satunya yang saat ini bekerja sama dengan Pemkot Tegal adalah Inko, konsorsium dari 5 P3MI yang sudah mengantongi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

Heru menerangkan, untuk dapat menempatkan pekerja migran di luar negeri, yang utama P3MI harus memiliki SIP3MI. Syarat lainnya adalah Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Untuk mendapatkan SIP2MI, konsorsium P3MI harus ada perjanjian kerja sama penempatan dengan negara yang dituju dan harus ada permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja.

“Jika pemberi kerja adalah Korsel, maka harus ada job order, permintaan pekerja migran untuk bekerja di Korsel,” kata Kadisnakerin Heru Setyawan.

Heru menambahkan, P3MI kemudian harus memiliki rancangan perjanjian penempatan, agen dengan agen, dan yang terakhir harus ada rancangan perjanjian kerja dengan pekerja migran Indonesia.

Untuk bisa mendapatkan SIP2MI dengan syarat-syarat seperti itu, Pemerintah Korsel menghendaki supaya konsorsium P3MI melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda), minimal tiga pemda. Kota Tegal termasuk dalam salah satu pemda yang digandeng Inko untuk melakukan kerjasama bagi perluasan lapangan kerja di Korsel.

Heru mengungkapkan, saat ini pekerja migran yang berasal dari Kota Tegal yang terdaftar resmi tidak lebih dari 200 orang.

Melalui acara ini, Heru berharap bisa memberikan sosialisasi, informasi, dan pelatihan supaya yang mencari kerja memilki wawasan untuk bekerja di luar negeri.

Persyaratan
Ketua Inko Abdullah Saleh Alwini mengatakan, untuk mendapatkan izin penempatan tenaga kerja migran di Korsel, pihaknya mendapatkan persyaratan dari negera pemberi kerja, untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan daerah asal tenaga kerja, dan salah satunya kerjasama dengan pemda.

Saleh Alwini menerangkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan permintaan pekerja dari Korsel sebanyak 14.000 lowongan. Bagi daerah-daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan Inko, bisa mendapatkan kuota sebesar 2.000-an lowongan per tahun untuk tahap pertama, termasuk Kota Tegal.

Dia membeberkan, para pekerja akan mendapatkan gaji berkisar antara Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Mereka akan bekerja di perkebunan dan pengolahan ikan.

“Pra-penempatan tenaga kerja, akan dilakukan pelatihan di Indonesia sebelum berangkat. Akan dibuka lembaga pelatihan bekerja sama dengan pemkab/pemkot,” terang saleh.

Syarat pekerja migran di Korsel minimal usia 18 tahun dan maksimal 45 tahun.

Pelatihan biasanya dilakukan selama tiga sampai enam bulan, dan setelah pelatihan tersebut, tenaga kerja baru akan diberangkatkan ke Korsel.

Terkait perlindungan terhadap pekerja migran yang tersandung masalah, Saleh menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki perwakilan luar negeri dan pengacara untuk membantu tenaga kerja migran Indonesia yang mendapatkan masalah.***