Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sragen memutuskan berkirim surat ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) supaya membuka kembali portal permanen yang digunakan menutup perlintasan sebidang di Dukuh Siboto, Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
Keputusan itu disampaikan, menyusul adanya demo warga Siboto dan sekitarnya yang mendesak portal kemnali dibuka.
“Kecelakaan itu kan tidak satu-dua kali, sudah banyak merenggut nyawa. Sebenarnya penutupan itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa, tapi di satu pihak, kepentingan masyarakat yang melewati jalur tersebut harus memutar sejauh tiga kilometer,” ungkap Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kamis (17/7/2020).
Bupati Yuni Sukowati mengatakan, kejadian kecelakaan yang menewaskan dua personel polisi dan satu aparat TNI di perlintasan Siboto, Minggu (13/12/2020) memang membuat PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian melakukan respons cepat dengan menutup perlintasan secara permanen.
Buka Kembali
Terkait hal tersebut, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Ditjen Perkeretaapian untuk membuka kembali perlintasan di Dukuh Siboto.
“Sebagai alternatif solusi yang bisa kita lakukan, kami berkirim surat atas nama Pemkab memohon kepada Direktur PT KAI dan Pak Dirjen (Perkeretaapian) untuk bisa membuka pintu kembali. Tapi tentu saja dilampiri dengan kesanggupan dari pemerintah desa untuk bisa menjaga 24 jam,” ujarnya.
Jika permintaan tersebut diterima, pihaknya akan meminta bantuan PT KAI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk membangun palang pintu kereta api dan pos penjagaan.
Sementara petugas penjagaan menjadi tanggung jawab Pemkab Sragen dan pihak desa.
“Nanti relawannya dari pemerintah desa (Pemdes). Kalau yang jalan kabupaten, kita (Pemkab) akan jaga 24 jam,” tuturnya.
Sebagai alternatif kedua, Pemkab Sragen akan meminta bantuan Dirjen Perkeretaapian untuk membuatkan underpass agar warga bisa melintas dengan aman.
Pihaknya juga akan meminta PT KAI untuk membongkar bangunan-bangunan sepanjang rel yang banyak disorot sebagai salah satu penyebab kecelakaan.
“Sebagai alternatif tadi adalah, ada jalan yang bisa digunakan untuk memutar lewat jalan desa semacam underpass. Selain itu, kita juga bersurat kepada PT KAI agar bangunan-bangunan di sekitar rel bisa dibongkar, karena menghalangi jarak pandang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yuni menyampaikan di sepanjang wilayah Gemolong hingga Kalijambe terdapat tujuh perlintasan sebidang. Dua perlintasan merupakan jalan kabupaten, lima merupakan jalan desa. Dari ketujuh perlintasan, kesemuanya tidak ada palang pintu.
“Walaupun tidak ada, ada kesanggupan dari desa dan relawan untuk menjaga, tapi tidak sampai 24 jam hanya sampai jam 9 malam. Volume kereta yang lewat malam hari itu lebih banyak, ada 60 persen. Jadi harusnya malam (tetap) dijaga,” tandas Yuni.
Warga Resah
Tokoh masyarakat Dukuh Siboto, Udin Faturrahman menyampaikan, penutupan perlintasan tersebut membuat ribuan warga di enam dukuh merasa resah.
Pasalnya, seluruh kegiatan masyarakat sangat terganggu, karena akses terdekat mereka menuju jalan raya ditutup.
“Semua warga resah, karena kegiatan sosial ekonomi masyarakat terganggu, akses pendidikan terganggu, kegiatan ibadah terganggu,” bebernya.
Udin mengungkapkan, tak kurang 500 kepala keluarga (KK) atau 1.500 jiwa dari enam rukun tetangga (RT) merasakan dampak langsung penutupan ini. Belum lagi terdapat empat fasilitas pendidikan dengan ratusan siswa, yang kesehariannya melewati perlintasan KA tersebut sebagai akses utama.
“Ada empat lembaga pendidikan di Dukuh Siboto ini. Ada MTs Negeri 8 Sragen, SD Muhammadiyah, TK Aisyiyah, dan PAUD. Banyak di antara siswa justru merupakan warga luar Dukuh Siboto, di mana hampir semuanya menggunakan perlintasan tersebut sebagai jalan utama. Makanya, kami mengetuk pintu hati pemerintah atau siapa pun pemegang otoritas agar segera membongkar portal dan membuka kembali akses jalan perlintasan ini,” ujarnya.
Aksi diakhiri dengan memasang spanduk “Siboto Menangis”, menutup besi portal di kedua sisi. Warga menyatakan siap menggelar aksi lagi sampai tuntutan dipenuhi.***
