Kekurangan Guru Picu Penundaan Regrouping SD

EDUKASI

Penulis: Supriyani
SUKOHARJO | inspirasiline.com

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo memastikan menunda penggabungan atau regrouping Sekolah Dasar (SD) pada 2021. Kebijakan ini imbas dari krisis guru jenjang SD yang hingga kini belum teratasi.

Kepala Disdikbud Sukoharjo Darno mengatakan, semula berencana me-regrouping beberapa SD negeri di wilayah pinggiran, dengan jumlah siswa yang tidak memenuhi standar minimal.

Penggabungan sekolah negeri itu dilakukan untuk efisiensi anggaran operasional sekolah dan kinerja para guru.

KEPALA Disdikbud Sukoharjo Darno.

Rencana itu ditunda, dengan pertimbangan jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sukoharjo yang masih minim.

Regrouping sekolah negeri di-pending pada tahun ini. Sukoharjo masih kekurangan guru, terutama guru kelas,” kata Darno, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Darno menyebut, Sukoharjo kekurangan 1.466 guru SD yang tersebar di sejumlah daerah. Dia merinci, kekurangan guru kelas sebanyak 1.105 orang, meliputi guru agama sebanyak 223 orang dan guru olahraga 138 orang. Setiap sekolah negeri di wilayah pinggiran hanya ada dua-tiga guru PNS.

Selama ini, guru kelas di sebagian SD Sukoharjo diampu guru honorer yang memberi materi pelajaran kepada para siswa.

“Di jenjang SMP juga membutuhkan guru sebanyak 421 orang. Jumlahnya memang tak terlalu banyak dibanding jenjang SD. Persoalan ini belum bisa tertangani, karena pemerintah daerah tak berwenang mengangkat guru honorer sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS),” jelasnya.

Mantan Kepala SMAN 1 Sukoharjo ini menjelaskan, PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menyebutkan, pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer menjadi CPNS. Di sisi lain, keberadaan guru honorer di Sukoharjo sangat dibutuhkan di setiap sekolah, lantaran minimnya jumlah guru PNS.

Guru Honorer 
Pada 2021, pemerintah pusat berencana melakukan seleksi pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

baca juga:  Kemenkeu Serahkan Dua Penghargaan WTP Pemkab Sukoharjo

“Menurut saya ini angin segar bagi guru honorer untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi ketimpangan kebutuhan guru. Namun, saya masih menunggu petunjuk tenis (juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” ungkapnya.

Allif, seorang guru honorer SD di wilayah Kecamatan Weru, mengaku telah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru honorer. Dia meminta agar pemerintah memerhatikan nasib para guru honorer yang penghasilannya serba minim.

Allif rela menempuh jarak lebih dari delapan kilometer untuk mengunjungi dua rumah siswa yang menjadi lokasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *