Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sragen meluncurkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash for Work (CFW) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2021 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak pandemi Covid-19 di delapan desa/kelurahan di Kabupaten Sragen, di Balai Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal, Selasa (20/4/2021).
Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal merupakan salah satu desa/kelurahan penerima manfaat.
Program CFW dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) itu bertujuan mengangkat perekonomian warga pada masa pandemi Covid-19, khususnya di Kabupaten Sragen.
Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan rasa syukur, di tengah-tengah pandemi saat ini, Kabupaten Sragen masih dapat melaksanakan Program Kotaku.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sragen launching program Padat Karya Tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, semua senang dan infrastruktur bisa segera diperbaiki untuk masyarakat. Semoga bermanfaat,” ungkap Yuni, sapaan akrab Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati.
Yuni menyampaikan, pihaknya akan turut serta memantau sebelum purnatugas pada 4 Mei 2021 mendatang, Dia berencana terjun langsung mengawasi pelaksanaan CFW atau PKT ini.
“Kebutuhannya antara 50-70 orang per desa. Sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja pada setiap proyeknya. Mereka tentu mendapatkan gaji setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sragen,” ujarnya.
Yuni menambahkan, untuk program yang berlangsung dalam jangka waktu 60 hari itu, masing-masing desa/kelurahan menerima bantuan dana senilai Rp 300 juta.
“Di masa pandemi ini, kita semua semoga diparingi sehat dan dapat melaksanakan Program Kotaku yang bertujuan, salah satunya untuk meningkatkan akses infrastruktur permukiman di perkotaan, sehingga layak untuk didiami,” terangnya.
Sementara Kepala Bappeda Litbang Sragen Zubaidi menyebut, proyek fisik yang berlangsung dalam program PKT terdiri atas renovasi dan cor jalan, pembangunan saluran, pembersihan saluran, dan perbaikan kandang komunal. Delapan desa yang menjadi pelaksana program itu masuk dalam peta kumuh di Sragen, dengan total luas 86,79 hektare.
“Penetapan lokasi dan besaran bantuan infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2021 itu didasarkan pada Keputusan Menteri PUPR No 177/KPTS/M/2021,” ujarnya.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Tengah Cakra Nagara menjelaskan, program CFW merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dengan pemanfaatan sumber daya lokal.
“Program untuk Cash for Work ini kan pemberdayaan masyarakat. Sekarang, karena pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terkena PHK, ada penurunan pendapatan,” ujarnya.
Untuk itu, CFW diharapkan dapat memberikan tambahan upah dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi kemiskinan, apalagi pembayarannya sesuai dengan pekerjaan.
“Diharapkan dengan ini mereka juga bisa dikaryakan dari sisi ekonominya. Ppekerjanya masyarakat lingkungan sekitar saja. Upahnya ya nanti sesuai dengan pekerjaannya,” bebernya.***
