Didesak Komisi X DPR RI, Kemendikbud Ristek Tunda Pengumuman Ujian PPPK Guru

Penulis: Yokanan
BLORA | inspirasiline.com

KOMISI X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk menunda pengumuman hasil ujian Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Satu Juta Guru tahap pertama, saat Rapat Koordinasi di Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Rekomendasi Komisi X tersebut direspons dengan baik oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dengan mengeluarkan surat penundaan pengumuman hasil tes seleksi PPPK Satu Juta Guru tahap pertama, untuk menyesuaikan penambahan nilai atau afirmasi dalam kompetensi teknis, dengan mempertimbangkan pada usia, lama pengabdian, afirmasi khusus untuk guru penyandang disabilitas dan guru yang bertugas di daerah tertentu, yaitu daerah 3T, daerah pascabencana dan daerah konflik.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora Sintong Joko Kusworo menyampaikan kepada inspirasiline.com melalui pesan WhatsApp (WA) bahwa dirinya bisa memahami kondisi tersebut.

Ada tiga poin pandangannya terkait penundaan oleh Kemendikbud.

“Saya pahami, pertama, mengingat perolehan hasil yang diperoleh dan adanya aduan dari berbagai pihak, khususnya dari peserta tentang pelaksanaan dan hasil ujiannya,” ujarnya.

Kedua, mungkin adanya kebijakan yang akan diambil, sekaligus evaluasi untuk bisa mempertimbangkan perolehan hasil seleksi di tahap berikutnya.

“Ketiga, pertimbangan nilai afirmasi, kelihatannya menjadi hal yang menjadi problematika para peserta, sehingga pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan untuk memperbaiki/menyempurnakan nilai ambang batas kompetensinya,” paparnya.

Menurut Kepala SD Negeri 3 Cepu yang terkenal vokal bersuara ini, lamanya pengabdian seorang guru honorer sebaiknya menjadi pertimbangan, karena mereka diakui atau tidak, telah memberikan kontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Apakah hanya gara-gara tidak memiliki kemampuan IT dalam mengerjakan ujian PPPK, dinilai kemampuan teknik lantas tidak bisa lolos. Jadi prinsip penundaan hasil seleksi tersebut, saya bisa menerima, selama hasil ke depannya untuk bisa membawa kesejahteraan para peserta PPPK, berupa diangkat semua peserta seleksi,” tandasnya.

Oleh karenanya, PGRI Blora menggantungkan harapan dan kebijakan yang baik kepada pemerintah pusat, dengan berbagai pertimbangan kondisi kurangnya tenaga pendidik di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

“Mengingat kita masih banyak membutuhkan guru, maka seleksi ini merupakan saat tepat untuk menghargai mereka dengan diterima sebagai PPPK,” terangnya.

Kemudian, mengingat bahwa kekurangan guru adalah tanggung jawab negara untuk pengadaannya, maka dalam seleksi PPPK ini keberpihakan pada peserta untuk lolos sangat diharapkan.

“Hargailah jiwa kependidikan mereka, yang sudah berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya diukur dari ujiannya saja, yang notabene, mereka masih gaptek teknologi. Finalnya, berilah ruang bagi para guru honorer, dengan lamanya pengabdian dari mereka yang ikut seleksi PPPK,” harapnya.

Dia menegaskan, PGRI akan selalu mengawal nasib guru, menuju guru yang sejahtera dan bermartabat demi meningkatkan kualitas pendidikan.***