(inspirasiline.com) Ada pemandangan yang mudah luput dari perhatian orang luar ketika berkunjung ke sebuah dusun: siapa nama kepala dukuhnya, di mana rumahnya, atau seperti apa bentuk wilayah yang ia pimpin di atas peta. Hal-hal semacam ini sering dianggap remeh, padahal justru menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang paling dasar. Di Padukuhan Candi Wetan, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, persoalan sederhana namun mendasar itu yang coba dijawab lewat serangkaian program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Unit VII.B.2.
Tiga hal yang tampak sepele, papan penanda lokasi rumah perangkat dusun, peta administrasi wilayah, dan sebuah situs website desa, sesungguhnya menyentuh persoalan yang sama: bagaimana sebuah wilayah mengenali dirinya sendiri dan bagaimana ia dikenali oleh orang lain. Ketiganya adalah bentuk paling dasar dari transparansi dan tata kelola, sesuatu yang selama ini kerap dianggap urusan kota besar, padahal justru sama pentingnya, bahkan mungkin lebih mendesak, di tingkat dusun. Ketiga program ini menjadi fokus utama pengabdian KKN Unit VII.B.2 selama berada di Padukuhan Candi Wetan.
Ketika Warga Kesulitan Menemukan Rumah Pak RT
Papan penanda arah rumah perangkat dusun mungkin terdengar seperti hal kecil. Tetapi bagi warga baru, tamu, atau bahkan petugas dari luar dusun yang perlu berurusan dengan RT maupun kepala dukuh, ketiadaan penanda semacam ini bisa berarti waktu yang terbuang hanya untuk mencari alamat. Ironisnya, persoalan ini justru sering tidak disadari oleh warga lama, karena mereka sudah hafal luar kepala di mana rumah siapa berada. Di sinilah pentingnya melihat dusun dari sudut pandang orang luar: apa yang sudah jelas bagi penduduk asli, belum tentu jelas bagi orang lain, sebuah perspektif yang justru dibawa oleh mahasiswa KKN Unit VII.B.2 sebagai pihak dari luar dusun.
Peta yang Bicara Lebih dari Sekadar Batas Wilayah
Hal serupa berlaku pada peta administrasi dusun. Peta bukan sekadar gambar batas wilayah di atas kertas, melainkan alat bantu perencanaan yang nyata: dari mana batas satu RT dengan RT lain, di mana fasilitas umum berada, hingga bagaimana pola pemukiman warga tersebar. Tanpa peta yang jelas dan terpasang di tempat yang mudah dilihat, banyak keputusan sehari-hari — mulai dari pembagian bantuan sosial hingga perencanaan jalan berjalan berdasarkan ingatan dan kebiasaan, bukan data yang bisa diverifikasi. Memasang peta administrasi di ruang publik dusun adalah langkah kecil untuk membiasakan warga dan perangkat bekerja dengan acuan yang sama, dan menjadi salah satu program kerja unggulan KKN Unit VII.B.2 di Candi Wetan.
Kehadiran situs web resmi Padukuhan Candi Wetan, yang turut dirancang dan dikembangkan oleh tim KKN Unit VII.B.2. Selama ini, informasi tentang potensi, statistik, dan kegiatan dusun umumnya hanya tersimpan di catatan perangkat dusun atau tersebar lewat grup percakapan warga yang sifatnya terbatas. Dengan adanya situs web, siapapun baik warga sendiri, peneliti, maupun calon investor yang tertarik dengan potensi desa dapat mengakses informasi profil, pemerintahan, statistik, hingga potensi dusun kapan saja tanpa harus datang langsung atau menghubungi perangkat satu per satu. Ini bukan sekadar soal gengsi memiliki ‘wajah digital’, melainkan soal aksesibilitas informasi yang selama ini menjadi kendala tersendiri bagi wilayah pedesaan.
Pembangunan desa tidak selalu harus berupa proyek fisik besar seperti jalan atau jembatan. Kadang, yang paling dibutuhkan justru hal-hal yang bersifat administratif dan informatif, yang membuat sebuah wilayah lebih mudah dipahami, baik oleh warganya sendiri maupun oleh dunia luar. Ketika sebuah dusun memiliki penanda yang jelas, peta yang terbuka untuk publik, dan kehadiran digital yang bisa diakses siapa saja, dusun tersebut sesungguhnya sedang membangun fondasi kepercayaan, fondasi yang jauh lebih tahan lama dibanding sekadar bangunan fisik. Inilah kontribusi nyata yang ingin ditinggalkan oleh KKN Unit VII.B.2 bagi Padukuhan Candi Wetan.
Pekerjaan ini tentu belum selesai. Papan penanda perlu dirawat agar tidak lapuk, peta perlu diperbarui seiring perubahan wilayah, dan situs web perlu terus diisi kontennya oleh perangkat dusun agar tidak mati suri setelah program KKN berakhir. Namun setidaknya, melalui program kerja KKN Unit VII.B.2, Candi Wetan telah mengambil langkah awal yang penting: mengubah informasi yang dulunya hanya ada di kepala warga, menjadi sesuatu yang tercatat, terpampang, dan dapat diakses oleh siapa saja. (Amelia Dwi Utami)
