DEMAK (inspirasiline.com) – Warga Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan abrasi dan banjir rob. Sawah, tambak, hingga lahan pertanian yang dahulu menjadi sumber penghidupan perlahan rusak. Kini, penanaman mangrove melalui proyek percontohan perlindungan Pantai Utara Jawa berbasis alam diharapkan menjadi awal pemulihan kawasan pesisir tersebut.
Desa Timbulsloko dipilih sebagai lokasi demonstration plot (demplot) perlindungan Pantura melalui pendekatan Nature-based Solutions atau solusi berbasis alam. Program ini ditandai dengan penanaman mangrove oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin, 19 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan, Bupati Demak, Bupati Kendal, Wakil Wali Kota Semarang, serta berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar.
Kepala Desa Timbulsloko, Nadhiri, berharap penanaman mangrove dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membantu memulihkan kondisi desanya yang selama ini menghadapi ancaman kerusakan pesisir.
“Terima kasih atas penanaman mangrove, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Timbulsloko. Harapannya Desa Timbulsloko bisa pulih kembali,” kata Nadhiri.
Abrasi Mengubah Kehidupan Warga Timbulsloko
Nadhiri menuturkan, kondisi Desa Timbulsloko mulai memburuk sejak 2016. Air pasang, abrasi, dan banjir rob hampir terjadi setiap hari. Bahkan, sebagian wilayah dukuh di desa tersebut mulai tenggelam.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada lingkungan, tetapi juga kehidupan ekonomi warga. Sebelum abrasi meluas, Timbulsloko dikenal sebagai desa dengan sumber penghasilan yang beragam, mulai dari pertanian hingga perikanan tambak.
Warga dapat memperoleh penghasilan dari hasil tambak udang, panen padi setiap empat bulan, serta komoditas lain seperti cabai, jagung, dan bandeng. Namun, abrasi perlahan menghancurkan sumber penghidupan tersebut.
“Dulu Timbulsloko termasuk desa yang kaya raya. Ada sawah, tegalan, dan tambak. Penghasilan setiap hari ada udang dari tambak, terus empat bulan sekali panen padi, panen cabai, jagung, dan bandeng. Setelah kena abrasi hancur semuanya,” tuturnya.
Pemerintah desa sebenarnya telah menyiapkan relokasi bagi warga yang terdampak. Namun, persoalan ekonomi membuat sebagian masyarakat kembali ke tempat tinggal semula.
Di lokasi relokasi, sejumlah warga kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Sementara itu, bertahan di Timbulsloko masih memungkinkan mereka mencari kerang, udang, atau kepiting di sekitar rumah.
“Warga bertahan di sini karena masalah ekonomi. Umur 40 tahun kalau kerja bangunan sudah agak loyo, tidak kuat. Kalau mau kerja di pabrik tidak diterima, akhirnya kembali lagi ke sini. Paling tidak tiap hari bisa dapat kerang, udang, atau kepiting dari belakang rumah,” kata Nadhiri.
Kondisi tersebut membuat masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Bagi sebagian warga, hasil tangkapan dari sekitar rumah menjadi salah satu cara untuk mempertahankan penghasilan sehari-hari.
Warga Terapkan Aturan Tanam Mangrove
Di tengah ancaman abrasi dan rob, Pemerintah Desa Timbulsloko berupaya menjaga lingkungan melalui peraturan desa (perdes). Salah satu ketentuannya mewajibkan warga menanam mangrove sebagai bentuk perlindungan kawasan pesisir.
Aturan tersebut mengatur kewajiban penanaman kembali apabila mangrove ditebang. Warga yang menebang satu pohon harus menggantinya dengan sepuluh pohon baru. Ketentuan serupa juga berlaku bagi warga yang menikah maupun pemilik ternak yang hewannya memakan mangrove.
“Warga yang menebang mangrove satu pohon harus tanam 10 pohon baru, kalau ada warga yang menikah menanam 10 pohon, kalau ada ternak yang makan mangrove maka pemiliknya harus tanam 10 pohon. Ini masih berjalan sampai sekarang,” jelas Nadhiri.
Ke depan, pemerintah desa juga berharap Timbulsloko dapat dikembangkan menjadi desa wisata mangrove. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Harapan pemulihan juga disampaikan Masripah, warga Dukuh Wonorejo, Desa Timbulsloko. Ia mengaku sudah beberapa kali meninggikan lantai dan rumahnya agar air pasang tidak masuk ke dalam bangunan.
Biaya perbaikan rumah menjadi beban tersendiri bagi warga yang harus terus menyesuaikan diri dengan kondisi pesisir. Menurut Masripah, pembangunan perlindungan pantai sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak gelombang dan rob yang mencapai permukiman.
“Sudah lama dialami warga sini. Kalau bisa pasang pemecah ombak biar tidak besar sampai sini (daratan). Semoga dengan kegiatan ini dan adanya Giant Sea Wall nanti bisa mengurangi rob,” ujarnya.
Mangrove dan Giant Sea Wall untuk Lindungi Pantura
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanaman mangrove menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang mengancam kawasan pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa atau Pantura.
Menurut Luthfi, persoalan kerusakan pesisir, banjir rob, dan penurunan muka tanah membutuhkan penanganan secara terpadu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menjalankan gerakan Mageri Segoro sebagai salah satu upaya perlindungan kawasan pesisir.
Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare. Penanaman tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Meski demikian, Luthfi mengakui bahwa tidak semua mangrove yang ditanam mampu bertahan hidup. Karena itu, dukungan teknologi dan infrastruktur dinilai diperlukan untuk menunjang keberhasilan pemulihan pesisir.
“Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hilang. Adanya penggunaan HexBricks dapat mendukung keberhasilan pemulihan mangrove di kawasan pesisir. Tapi Pemprov Jateng berharap Giant Sea Wall bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kerusakan di pesisir Pantura,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, mangrove memiliki peran penting dalam membantu meredam energi gelombang laut sehingga dapat mengurangi dampak abrasi.
Perlindungan Pantura, menurut AHY, dilakukan melalui pendekatan hibrida yang memadukan pembangunan infrastruktur fisik, seperti tanggul pantai dan tanggul laut, dengan solusi berbasis alam, termasuk rehabilitasi mangrove.
Pendekatan tersebut ditujukan untuk menghadapi berbagai ancaman di kawasan pesisir, mulai dari kenaikan permukaan air laut hingga penurunan muka tanah yang berdampak pada permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.
AHY mengajak berbagai pihak mengawal upaya perlindungan Pantura, termasuk pembangunan Giant Sea Wall yang direncanakan menjangkau kawasan pesisir Jawa Tengah.
“Mari kita kawal bersama-sama pembangunan Giant Sea Wall ini dimulai dari penanaman mangrove. Jateng nanti dimulai dari Kendal, Semarang, dan Demak,” katanya.
Bagi warga Timbulsloko, penanaman mangrove menjadi salah satu harapan di tengah perjuangan panjang menghadapi abrasi dan rob. Namun, pemulihan pesisir juga membutuhkan keberlanjutan perawatan mangrove, dukungan infrastruktur perlindungan pantai, serta penanganan terpadu agar lingkungan dan penghidupan masyarakat dapat terjaga. (*)
