Terdampak PPKM, Pedagang Kuliner “Ngudo Roso” ke DPRD

NEWS

Penulis: Supriyani
SUKOHARJO | inspirasiline.com

SEBANYAK 10 perwakilan pelaku usaha kuliner warung makan hingga pedagang kakilima (PKL) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo, Rabu (20/01/2021).

Para pedagang yang datang merupakan perwakilan PKL di kawasan Solo Baru, Alun-alun Satya Negara, dan kawasan City Walk Jenderal Sudirman itu untuk ngudo roso atau menyampaikan keluh-kesah akibat terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Mereka ditemui Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi yang didampingi dua wakilnya, Eko Sapto dan Siti Zakiyatun serta Ketua Komisi II Idris Sarjono di Ruang Rapat B.

Salah satu perwakilan yang berjualan di Marki Food Center Sukoharjo, Abel Syukur mengatakan, dua poin yang disampaikan adalah meminta pemerintah agar dalam membuat kebijakan lebih manusiawi, hingga kompensasi atau solusi dari kebijakan tersebut.

“Ya, setelah masa PPKM selesai, atau selepas 25 Januari, kami berharap tidak ada lagi pembatasan jam operasional. Kalaupun ada kebijakan baru, kami juga meminta agar dilakukan komunikasi, sehingga tidak ada yang dirugikan, terutama PKL yang berjualan sore hingga malam hari,” ungkap Abel Syukur.

Perlu Dipahami
Menanggapi keluh-kesah mereka, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, pada prinsipnya pemerintah di tingkatan apapun pasti menginginkan warganya sejahtera.

Namun, hal itu perlu dipahami, adanya kondisi pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan, sehingga pemerintah pusat memberlakukan PPKM di Solo Raya.

“Kebijakan pembatasan jam operasional hingga jam 19.00, kemudian boleh melayani pesanan hingga pukul 21.00 adalah hasil terbaik sesuai dengan Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah,” ungkap Wawan.

Lebih lanjut, Wawan Pribadi mengaku juga belum mengetahui apakah kebijakan PPKM akan diperpanjang atau hanya sampai tanggal 25 Januari, sesuai rencana awal.

“Kami tetap meminta para pedagang yang biasa berjualan malam hari untuk dapat menerima kebijakan PPKM mengenai jam operasional sesuai dengan revisi SE dari Gubernur Jawa Tengah,” ujarnya.***

Bagikan ke:
baca juga:  Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Desa Taraman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *