SEMARANG (inspirasiline.com) — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan bagi calon pekerja migran, terutama pada tahap pra-keberangkatan. Langkah ini dinilainya penting untuk memastikan perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI) serta meminimalkan potensi pelanggaran dan eksploitasi di luar negeri.
Saleh menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengirim pekerja migran cukup tinggi, sehingga perlu adanya sistem pembinaan yang lebih kuat dan terstruktur.
“Jawa Tengah termasuk daerah pengirim pekerja migran cukup tinggi. Maka sudah semestinya kita memperkuat sistem pembinaan dan pelatihan bagi calon pekerja, mulai dari keterampilan teknis, pemahaman hukum, hingga kesiapan mental,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan yang menimpa pekerja migran kerap berakar dari minimnya pemahaman mengenai kontrak kerja, bahasa, serta kondisi sosial dan hukum di negara tujuan. Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, serta agen penyalur resmi agar pembekalan bagi calon pekerja lebih komprehensif.
“Selama ini kita terlalu fokus pada sisi administratif. Padahal yang dibutuhkan pekerja migran kita adalah pendampingan yang bersifat manusiawi dan edukatif. Jangan hanya dilepas ke luar negeri, tapi tidak tahu hak dan kewajibannya di sana,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Saleh menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap lembaga pelatihan kerja (LPK) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ia mengingatkan bahwa proses rekrutmen harus berjalan transparan dan terbebas dari praktik percaloan.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran tidak boleh hanya dilakukan ketika mereka telah berada di luar negeri, tetapi harus dimulai sejak tahap pendaftaran.
“Pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, harus punya data yang akurat dan terus diperbarui. Jangan sampai ada pekerja ilegal yang lolos tanpa pelatihan resmi. Ini bukan hanya soal keselamatan mereka, tapi juga citra tenaga kerja kita di mata dunia,” ujarnya.
DPRD Jateng, lanjut Saleh, siap mendukung alokasi anggaran untuk program pelatihan dan penguatan kapasitas bagi calon pekerja migran. Dukungan itu termasuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tenaga kerja migran kita adalah pahlawan devisa. Tapi mereka juga warga negara yang harus kita lindungi sejak awal. Jangan tunggu sampai terjadi masalah baru kita bertindak,” tutupnya. (*)
